Suara.com - Wacana pemblokiran Facebook di Indonesia berkembang setelah kasus kebocoran data satu juta lebih pengguna. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mengatakan, akan berbicara dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait sanksi yang akan diterima Facebook.
"Ada banyak opsi terkait sanksi Facebook, termasuk blokir. Cuman itu kan kewenangan Kominfo. Kita akan panggil Kominfo segera," ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung DPR Jakarta, Selasa (17/4/2018).
Hanafi tidak menyebut kapan jadwal pertemuan dengan Kominfo. Namun, ia berharap, rapat dengan Kominfo dapat dilakukan sebelum masa sidang DPR berakhir.
Ia pun meminta agar pemerintah bisa bersikap tegas kepada Facebook. Sebab, kasus kebocoran data ini sudah termasuk pelanggaran yang cukup berat.
"Itu kita desak pemerintah betul-betul menegakkan aturan, bukan malah bernegosiasi. Masalah ini sudah luar biasa karena terkait dengan jutaan masyarakat Indonesia," lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari berjanji untuk memberikan hasil audit terkait penyalahgunaan data pengguna Facebook ke pemerintah.
"Soal audit terus berjalan, karena kasus ini kompleks dan ini memakan waktu. Tidak ada yang kami tutupi. Kami bertangung jawab ke semua pengguna," katanya.
