Berita Top Tekno 4 September, PBB: Blokir Internet di Papua Langgar HAM

Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkritik kebijakan Jakarta yang memblokir internet di Papua dan mendesak agar kebijakan itu segera dicabut. Blokir internet di Papua sudah berlangsung sejak 21 Agustus silam.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB, dalam pernyataan resminya Rabu (4/9/2019) mengatakan bahwa blokir internet di Papua bertentangan dengan prinsip HAM, khususnya soal kebebasan berpendapat.

"Penutupan internet secara menyeluruh di Papua berkemungkinan bertentangan dengan hak atas kebebasan berpendapat dan membatasi komunikasi justru akan memperuncing ketegangan," kata Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi HAM PBB.

Kritik PBB terhadap Pemerintah Indonesia merupakan satu dari lima berita top tekno Suara.com pada 4 September 2019. Berikut daftar lengkapnya:

1. PBB: Blokir Internet di Papua Langgar Hak atas Kebebasan Berpendapat

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengkritik kebijakan Jakarta yang memblokir internet di Papua selama lebih dari dua pekan, sejak 21 Agustus kemarin.

Komisi Hak Asasi Manusia PBB, dalam pernyataan resminya Rabu (4/9/2019) mengatakan bahwa blokir internet di Papua bertentangan dengan prinsip HAM, khususnya soal kebebasan berpendapat.

Baca selengkapnya

2. Kominfo Akui Sudah Mulai Cabut Blokir Internet di Papua

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membenarkan bahwa pihaknya sudah mulai mencabut blokir internet di sejumlah kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat.

"Iya (sudah dibuka). Tapi untuk wilayah mana saja akan kami umumkan jam 9 malam ini," jelas Plt. Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu kepada Suara.com via sambungan telepon, Rabu malam (4/9/2019).

Baca selengkapnya

3. Bos Facebook, Mark Zuckerberg, Pantas Dijebloskan ke Penjara

Senator Amerika Serikat asal Orego, Ron Wyden, mengatakan bahwa pendiri sekaligus bos Facebook, Mark Zuckerberg, harus dipenjara karena berbohong soal pelanggaran privasi yang dilakukan oleh media sosialnya.

"Mark Zuckerberg telah berkali-kali berbohong kepada publik Amerika terkait privasi," kata Wyden dalam sebuah wawancara dengan media lokal, seperti dilansir CNBC, Rabu (4/8/2019).