Suara.com - Twitter akan melarang iklan-iklan politik di platformnya mulai November, demikian diumumkan Jack Dorsey, pemimpin perusahaan media sosial tersebut, pada Rabu (30/10/2019).
"Kami sudah memutuskan untuk menghentikan semua iklan politik di Twitter secara global. Menurut kami penyampaian pesan politik harus dengan perjuangan, bukan dengan cara dibeli," kata Dorsey seperti dilansir Reuters.
Kebijakan Twitter itu akan berlaku efektif pada 22 November mendatang. Keputusan itu disambut negatif oleh pasar, harga saham Twitter turun 1,9 persen.
Lebih lanjut Dorsey mengatakan bahwa sebuah politik di Twitter bisa menjangkau targetnya ketika seseorang secara sukarela memutuskan untuk mengikuti satu akun atau me-retweet pesannya.
Tetapi ketika pesan politik diiklankan, maka orang atau publik tidak lagi sukarela tetapi dipaksa oleh algoritma media sosial untuk menerima pesan politik.
"Kami yakin keputusan (untuk menerima atau menyebarkan pesan politik) tidak boleh dipengaruhi oleh uang," tegas Dorsey.
Dorsey kemudian menjelaskan bahwa iklan politik dan iklan komersial lain di internet memiliki karakter yang berbeda.
"Iklan di internet sangat powerful dan sangat efektif untuk pengiklan komersial, tetapi dalam politik ia punya risiko signifikan, karena bisa dimanfaatkan untuk memengaruhi suara (dalam pemilihan umum) yang membawa dampak bagi jutaan orang," beber Dorsey.
Baca Juga: Jadi Menkominfo, Johnny Plate Baru Punya Akun Twitter
