Suara.com - Media sosial Twitter dihebohkan dengan beredarnya kebocoran data penduduk Indonesia hingga 279 juta orang, Kamis (20/5/2021). Data ini, yang di dalamnya termasuk NIK dan bahkan gaji, diketahui dijual di forum online Raidforums.com pada 12 Mei 2021 lalu.
Data tersebut diunggah oleh sebuah akun bernama kotz. Dalam deskripsinya, data ini terdiri dari nama lengkap, KTP, nomor telepon, email, hingga alamat.
Akun tersebut juga memberikan 1 juta sampel untuk mengeceknya secara gratis dari total 279 juta data. Bahkan 20 juta data lainnya juga menampilkan foto pribadi.
Untuk mengaksesnya, ia memberikan tiga link yang terdiri dari https://bayfiles.com/73P2Gfv8u5/indonesia_zip,
https://anonfiles.com/B5P2G8v5u5/indonesia_zip, dan https://mega.nz/file/e94kgQgC#4HVek8Wrsv...YdonEWRgx0. Ketiga link ini bisa diunduh dan dibuka dengan password raidforums.
Selain itu, ia juga menampilkan username Telegram kotz1234567. Saat dikonfirmasi, akun ini membenarkan bahwa data tersebut memang darinya.
Bocoran data ini pertama kali diungkap oleh akun @ndagels. Dalam screenshot yang ditautkan, ia menyatakan kenapa kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia ini tidak ramai dibahas.
"Hayoloh kenapa ga rame ini data 279 juta penduduk indonesia bocor dan dijual dan bahkan data orang yg udah meninggal, kira - kira dari instansi mana?" kata @ndagels, dikutip pada Kamis (20/5/2021).
Di twit selanjutnya, ia memperlihatkan bahwa data ini berasal dari lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan). Disebutkan bahwa kumpulan data ini dijual seharga 0,15 Bitcoin atau sekitar Rp 87,6 juta.
Beberapa pengguna Twitter juga mengkonfirmasi bahwa data tersebut memang cocok apabila dicocokkan dengan media sosial, mulai dari akun Facebook, Instagram, hingga Ask FM. Sementara pengguna lain juga menyampaikan jika data yang bocor hanya berlaku untuk yang memakai BPJS, bagi yang tidak mendaftar BPJS maka datanya tidak akan tercantum.
Baca Juga: Gaji Panglima Militer Israel Per Bulan Lebih dari Presiden RI, Berapa?
Suara.com mencoba menghubungi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, namun hingga kini yang bersangkutan belum merespons.
