REGIONAL:
Bahkan setelah pemerintah Amerika Serikat (AS) mengucurkan triliunan dolar selama masa kependudukannya, sekitar dua pertiga perempuan dengan usia di level pendidkan menengah tidak mengenyam bangku sekolah. Dengan kata lain, bahkan sebelum Taliban kembali berkuasa, capaian terkait akses pendidikan perempuan belum memuaskan.
Model madrasah di Indonesia ini dapat menjadi solusi terjangkau bagi berbagai pemerintah dunia untuk memperluas akses sekolah.
Negara Muslim yang lain, yakni Bangladesh, misalnya, mengikuti jejak Indonesia dalam menggandeng madrasah. Saat ini, di negara tersebut, perempuan di level pendidikan menengah jumlahnya lebih banyak dari laki-laki.
Bahkan, jauh sebelum Taliban mengumumkan rencana mereka akhir-akhir ini untuk mewajibkan jilbab dan memisahkan murid berdasarkan gender, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan serupa pada tahun 2014 untuk membatasi pakaian murid perempuan di sekolah.
Di sini, suatu pelajaran penting bagi Afganistan dari Indonesia adalah penerapan hukum Islam tetap bisa berjalan beriringan dengan agenda global untuk menyekolahkan perempuan.
Pendidikan hari ini, investasi perjuangan di masa depan
Tidak dapat dipungkiri, menggandeng sekolah berbasis agama seperti madrasah memang bukanlah sesuatu yang ideal jika suatu negara ingin merasakan dampak maksimal dari pendidikan. Namun, masyarakat Muslim harus diberikan keleluasaan untuk menegosiasikan hak sipil mereka dengan penguasa.
Prioritas utamanya adalah menyekolahkan perempuan. Perempuan yang berpendidikan adalah kunci untuk perubahan sosial di masa depan.
Di Indonesia, misalnya, perempuan dan orang tua dalam beberapa tahun terakhir memprotes berbagai aturan yang mewajibkan pemakaian hijab – dari sektor industri hingga lingkungan sekolah. Berbagai protes ini sebenarnya adalah buah dari investasi Indonesia dalam menyekolahkan anak secara massal sejak tahun 1970an. Pembangunan di sektor pendidikan ini telah berdampak pada meningkatnya aktivisme warga, keberanian mereka dalam berpendapat, dan pemberdayaan di antara perempuan Indonesia.
Ini menunjukkan bahwa seiring waktu, jumlah perempuan berpendidikan akan meningkat dan mencapai batas di mana mereka bisa bergerak memperjuangkan keresahan bersama. Mereka kemudian bisa menggunakan literasi mereka untuk menuntut hak sipil yang lebih baik dari pemerintah.
Protes-protes kecil yang berkelanjutan di Indonesia, misalnya, berujung pada Surat Keputusan Bersama (SKB) dari pemerintah untuk melarang pemaksaan hijab di lingkungan sekolah – meskipun perjuangannya belum berakhir mengingat belum lama ini Mahkamah Agung (MA) mencabut keputusan tersebut.
Beragam strategi dari Indonesia untuk memperluas akses pendidikan untuk perempuan - meskipun terdapat halangan yang kuat dari gerakan konservatif di level akar rumput - sekali lagi mengingatkan kita bahwa tradisi Islam tidak serta merta menghambat pemberdayaan perempuan.
Ini berarti bahwa di Afganistan, suatu negara yang kini porak-poranda akibat perang, masyarakat dunia harus mendorong pemerintah Taliban untuk menyekolahkan seluruh anak perempuan.
Bahkan, kita semestinya tidak perlu memperdebatkan apakah nantinya akan ada pemisahan antara murid laki-laki dan perempuan, atau apakah materi sekolah akan dicampur dengan muatan agama. Pendidikan harus jadi prioritas, terlepas apapun bentuknya.
Afganistan saat ini memiliki jauh lebih banyak tokoh pemimpin perempuan dari sebelumnya berkat meluasnya akses perempuan di sektor politik selama 20 tahun terakhir. Taliban pun memahami hal ini, dan tercermin dalam pengakuan rezim tersebut akan pentingnya pendidikan bagi perempuan bahkan hingga penddikan tinggi.
Jika tren ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan, pendidikan akan memberdayakan perempuan di Afganistan, serta membantu mereka untuk berjuang menuntut sekolah yang lebih inklusif di masa depan.
Artikel ini sudah tayang di The Conversation.
TERPOPULER