Infografis
Suara.com - Bank Indonesia (BI) terus meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia.
Apalagi, Indonesia yang memiliki mayoritas beragama Islam sangat mendukung mengenai ekonomi syariah.
Pondok pesantren memiliki peran penting untuk memajukan ekonomi syariah.
Hal ini seperti yang disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo, dimana 10 ribu pondok pesantren sudah menjadi pusat bisnis ekonomi syariah.
"Sekarang 10 ribu pondok pesantren sudah menjadi pusat bisnis ekonomi syariah. Ada kyai dari . 46 kantor di BI di seluruh Indonesia kita masuk pesantren. Tidak hanya pendidikan tapi pusat ekonomi syariah," katanya dalam acara Sarahsehan Nasional Ekonomi Syariah secara virtual, Rabu (13/8/2025).
Dia menilai pondok-pondok pesantren tidak hanya pusat ekonomi syariah, tapi mengembangkan digitalisasi.
Apalagi, meningkatkan kewirausahaan juga sangat penting dalam meningkatkan ekonomi syariah.
"Bagaimana pesantren pusat ekonomi syariah kalau kita membangun kewirausahaan yang namanya pesantren cocok. Wirausaha kuat banting ya cocok santri," katanya.
Dia pun juga meminta perbankan untuk mendorong ekonomi syariah.
Baca Juga: Bank Indonesia Tutup 18 Agustus 2025, Kegiatan Operasional Libur
Selain itu, BI pun juga menyelenggarakan acara dalam meningkatkan ekonomi syariah.
Sehingga, Indonesia bisa menjadi pusat ekonomi syariah secara global.
"BSI terjun ke pesantren agar financing berdampak. Lalu, BI mengadakan kegiatan festival ekonomi syariah satu di Jawa, Sumatera dan Timur dan mengelar Indonesia Syariah Festival. Kami mendukun 6 rukun peningkatan pengembangan ekonomi keuangan syariah," jelas Perry Warjiyo.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal KH Sholahudin Al Aiyub menegaskan pentingnya sinergi lintas pihak untuk mewujudkan target Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada 2029.
Kiai Aiyub menjelaskan, MUI dan BI telah menandatangani Nota Kesepahaman untuk memperkuat kerja sama, koordinasi, dan sinergi dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk penguatan ekonomi keumatan, penyelenggaraan jaminan produk halal, digitalisasi keuangan syariah, penyusunan fatwa, serta peningkatan literasi dan kompetensi SDM.
“Ekonomi syariah bukan hanya sektor finansial, tetapi gerakan bersama yang mencakup industri halal, UMKM, ekspor halal, keuangan syariah, hingga pemanfaatan dana sosial umat. Semua ini bagian dari target RPJMN 2025–2029,” tandasnya.
