Suara.com - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti sedang mempersiapkan satelit cadangan untuk SATRIA-1 sekaligus untuk menambah kapasitas bandwidth internet.
"Kalau terjadi dampak pada SATRIA-1, cukup berisiko karena sudah ada infrastruktur di segmen bumi yang sudah disiapkan," kata Direktur Utama Bakti Anang Latif, saat ditemui di Jakarta, Rabu (8/12/2021).
Satelit cadangan ini masih pada tahap pembahasan. SATRIA-1 memerlukan satelit cadangan untuk mengurangi dampak jika terjadi kendala pada peluncuran nanti.
Pemerintah berencana membuat stasiun bumi di 11 titik, yaitu Cikarang, Batam, Banjarmasin, Tarakan, Pontianak, Kupang, Ambon, Manado, Manokwari, Timika dan Jayapura.
Selain membuat stasiun bumi, Bakti juga sedang mempersiapkan titik-titik yang akan mendapat akses internet dari satelit multifungsi tersebut begitu bisa beroperasi.
Selain sebagai cadangan, satelit ini juga akan berfungsi sebagai penambah kapasitas. Menurut perhitungan Bakti, satelit cadangan perlu memiliki kapasitas sekitar 80GBps. Sementara SATRIA-1 memiliki kapasitas transmisi 150GBps. Konstruksi satelit ini dimulai pada 3 September 2020.
Pembuatan satelit high-throughput SATRIA-1 di pabrik Thales Alenia, Prancis, sudah sekitar 50 persen. Tim Bakti juga sudah memantau persiapan roket Falcon 9 di pabrik SpaceX di Amerika Serikat.
Persiapan satelit dan roket membuat mereka yakin satelit ini akan diluncurkan sesuai jadwal, yaitu pada kuartal kedua 2023 dan bisa beroperasi secara komersial paling lambat pada 17 November tahun yang sama.
Satelit SATRIA-1 ditargetkan bisa menjangkau 150.000 titik layanan publik, terbanyak untuk sekolah dan pesantren (93.900) untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan ujian berbasis komputer.
Baca Juga: Bakti Gelar Internet Berbasis Satelit untuk Warga Korban Erupsi Semeru
Satelit juga akan memberikan akses internet untuk puskesmas dan rumah sakit di 3.700 titik dan 3.900 titik layanan keamanan masyarakat di wilayah terdepan, tertinggal dan terluar (3T).
Selain itu, satelit ini akan menjangkau 47.900 titik kantor desa, kelurahan, kecamatan dan kantor pemerintahan daerah lainnya serta 600 titik layanan publik lainnya. [Antara]
