Infografis
- Profesor Ikrar Nusa Bakti mengkritik keras menteri Kabinet Prabowo awal 2026 karena tidak kompeten dan fokus pencitraan.
- Ikrar mendesak Presiden Prabowo segera melakukan perombakan kabinet besar-besaran karena kinerja menteri dianggap gagal.
- Kritik khusus ditujukan pada Zulhas terkait pencitraan dan Bahlil atas janji pemulihan listrik pascabencana yang tak terealisasi.
Suara.com - Mantan Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI), Profesor Ikrar Nusa Bakti, melontarkan kritik pedas terhadap jajaran menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Memasuki awal tahun 2026, Ikrar menilai banyak pembantu presiden yang tidak kompeten dan hanya sibuk melakukan pencitraan di tengah berbagai krisis dalam negeri.
Dalam dialog di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP, Ikrar menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus memiliki keberanian untuk melakukan perombakan kabinet (reshuffle) besar-besaran sebelum keadaan semakin memburuk.
"Kalau buat saya itu seharusnya ya, kalau di dalam perhitungan Rocky Gerung itu harusnya kan bulan Agustus tahun ini ya. Paling tidak itu adalah akhir dari pergantian kabinet yang benar-benar dilakukan secara cepat dan mendesak," ujar Ikrar, dikutip Jumat (2/1/2026).
Salah satu nama yang menjadi sorotan tajam Ikrar adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia, Zulkifli Hasan (Zulhas). Ikrar menyayangkan sikap Zulhas yang dianggap lebih mengedepankan gaya politik pencitraan daripada solusi substantif.
"Saya beri contoh Zulhas (Zulkifli Hasan). Dia politikus yang jam terbangnya lama, tapi malah berupaya menarik simpati dengan pencitraan angkat-angkat beras di punggung. Harusnya enggak seperti itu, loh," sentil Ikrar.
Ia juga mengingatkan publik agar tidak lupa dengan rekam jejak masa lalu menteri tersebut terkait isu lingkungan.
Menurutnya, seharusnya orang Aceh atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hutan tidak akan lupa bahwa Zulhas juga merupakan sosok yang pernah merusak hutan.
Tak hanya Zulhas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga tak luput dari sasaran kritik. Ikrar menyoroti janji Bahlil soal pemulihan listrik di wilayah bencana, khususnya Aceh, yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Baca Juga: Pemerintah Pusat Puji Gerak Cepat Gubernur Bobby Nasution Bangun Huntap Korban Bencana
"Si Bahlil itu berbusa-busa keluar dari mulutnya bahwa ini nanti dalam berapa hari listrik akan nyala. Dia katakan misalnya 93 persen, sekian persen, dan sebagainya," tegas Ikrar.
"Dan sebagian besar listrik yang dipakai Bahlil itu pakai apa? Genset. Genset menggunakan bahan bakar apa? Bahan bakar minyak," lanjutnya.
Ikrar mengatakan pemulihan listrik menggunakan bahan bakar minyak (BBM) justru menjadi “bahan ketawaan” publik. Pasalnya, untuk mendapatkan satu liter BBM saja, warga harus mengantre panjang hingga berkilo-kilometer.
Bahkan, Bahlil sendiri mengakui bahwa listrik di beberapa kabupaten belum menyala dan wilayah tersebut masih gelap.
Kondisi ini dinilai sebagai bukti ironis kegagalan pemerintah dalam memberikan solusi nyata, mengingat penggunaan genset mustahil dilakukan di tengah kelangkaan bahan bakar yang mencekik rakyat.
Dengan nada geram, Ikrar mempertanyakan alasan Presiden Prabowo masih mempertahankan menteri yang dinilai gagal memberikan solusi konkret.
