Elon Musk Akan Batalkan Pemblokiran Akun Twitter Donald Trump

Suara.com - Elon Musk menyetujui tawaran pengambilalihan 44 juta dolar AS dengan dewan Twitter bulan lalu, memberikan tanggapan mengenai pemblokiran akun Twitter mantan Presiden AS Donald Trump.

"Keputusan Twitter untuk melarang mantan presiden AS itu salah secara moral dan benar-benar bodoh", kata Elon Musk kepada Financial Times Future of the Car Summit, dilansir laman BBC, Rabu (11/5/2022).

Pada Januari 2021, Twitter mengatakan akun Trump "ditangguhkan secara permanen karena berisiko akan hasutan kekerasan lebih lanjut" setelah penyerbuan Capitol.

"Saya akan membatalkan larangan permanen tetapi saya belum memiliki Twitter jadi ini bukan hal yang pasti akan terjadi," ungkapnya.

Dia mengatakan larangan itu tidak membungkam Trump, tetapi dengan membuatnya pindah ke situs Truth Social miliknya sendiri, itu telah memperkuat suaranya di antara sayap kanan.

Dia menunjukkan bahwa Trump sebelumnya mengatakan, dia tidak akan kembali ke Twitter bahkan jika akunnya diaktifkan kembali.

Elon Musk mengatakan, dia telah berbicara dengan salah satu pendiri Twitter Jack Dorsey tentang masalah mengunci pengguna dari akun media sosial mereka sebagai tanggapan atas tweet ofensif.

"Dia dan saya memiliki pemikiran yang sama bahwa larangan permanen harus sangat langka dan disediakan untuk akun yang merupakan bot atau akun scam," katanya.

Elon Musk mengatakan, jika seseorang men-tweet sesuatu yang "ilegal atau merusak dunia" harus ada penangguhan sementara atau postingan itu harus dibuat tidak terlihat.

Dia mengatakan, Twitter perlu membangun lebih banyak kepercayaan dengan membagikan algoritmenya dan meminta orang untuk memberikan saran tentang cara meningkatkannya.

Minggu lalu kelompok aktivis menulis surat terbuka kepada pengiklan Twitter yang memperingatkan bahwa di bawah manajemen Musk.

"Twitter berisiko menjadi sumber informasi yang salah, dengan merek Anda terpasang," ujar salah seorang dari kelompok aktivis.

Di AS, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan bahwa pemerintahan Biden menginginkan platform online untuk melindungi kebebasan berbicara tetapi juga memastikan mereka bukan forum untuk disinformasi.

Psaki mengatakan mengizinkan Trump kembali ke Twitter atau tidak akan menjadi keputusan yang harus diambil oleh perusahaan sektor swasta.