Kominfo Ikut Restui Gabungan TikTok Shop dan Tokopedia

Suara.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nezar Patria ikut menyambut baik kembalinya TikTok Shop ke Indonesia lewat kerja sama dengan Tokopedia, platform e-commerce milik GoTo.

Diketahui TikTok Shop sempat dilarang pada 4 Oktober 2023 kemarin karena hanya memiliki izin sebagai media sosial, bukan e-commerce alias platform belanja online.

Menurut Nezar, kembalinya TikTok Shop ini adalah upaya perusahaan asal China itu mengikuti peraturan pemerintah di Indonesia.

"Jadi kami menyambut baik lah seruan pemerintah agar TikTok Shop harus comply (patuh) dengan peraturan yang ada, dan TikTok sudah mencoba memenuhi peraturan itu," kata Nezar saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (13/12/2023).

Nezar pun memastikan kalau TikTok Shop sudah mendaftar di situs Penyelenggara Sistem Elektronik alias PSE Kominfo. Berdasarkan pantauan Suara.com, TikTok Shop memang sudah terdata bersama produk lain seperti TikTok biasa dan TikTok Music.

"Mereka sudah mendaftar, karena itu mereka bekerja sama dengan Tokopedia," lanjut dia.

Nezar berharap kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia ini bisa meningkatkan daya jual pelaku UMKM di Indonesia. Dengan demikian produk-produk lokal bakal lebih banyak muncul di platform online seperti TikTok.

"Kami harapkan kolaborasi dengan e-commerce lokal seperti Tokopedia itu bisa semakin meningkatkan daya jual UMKM-UMKM kita. Sehingga produk-produk lokal akan lebih banyak diangkat di dalam platform TikTok Shop, dan kita bisa lebih memperkuat ekosistem produk lokal," tandasnya.

TikTok Shop Merger ke Tokopedia
GoTo resmi mengumumkan kemitraan strategis dengan TikTok Shop di Indonesia usai dilarang Pemerintah RI pada 4 Oktober 2023 lalu. Kerja sama keduanya akan menggabungkan TikTok Shop ke platform e-commerce milik GoTo, Tokopedia.

"Sebagai bagian dari kemitraan strategis tersebut, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia," kata GoTo dalam siaran pers, dikutip Senin (11/12/2023).

GoTo menjelaskan kalau kerja sama ini memungkinkan TikTok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia. Sebaliknya, fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia.

TikTok juga mengumumkan investasi lebih dari 1,5 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 23 triliun sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia, namun tanpa dilusi lebih lanjut pada kepemilikan GoTo di platform e-commerce hijau tersebut.

"Melalui kesepakatan ini, TikTok dan GoTo dapat memperluas manfaat bagi pengguna serta pelaku UMKM Indonesia," lanjut perusahaan.

GoTo mengklaim pertumbuhan bisnis Tokopedia, setelah dikombinasikan dengan TikTok Shop Indonesia, akan membawa keuntungan bagi perusahaan yang akan tetap menjadi mitra ekosistem bagi Tokopedia.

Itu termasuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan layanan keuangan digital melalui GoTo Financial dan on-demand services dari Gojek. GoTo juga akan menerima aliran pendapatan dari Tokopedia sejalan dengan skala dan pertumbuhan perusahaan tersebut.

Kemitraan strategis ini akan diawali dengan periode uji coba yang dilaksanakan dengan konsultasi dan pengawasan dari kementerian serta lembaga terkait.

Adapun program yang akan diluncurkan di masa uji coba ini adalah kampanye Beli Lokal dimulai pada 12 Desember 2023 bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas).

Kesepakatan merger TikTok Shop dan Tokopedia ini ditargetkan selesai pada kuartal pertama tahun 2024 (Q1 2024). Kerja sama ini pun dianggap sejalan dengan langkah Grup GoTo untuk memperkuat posisi keuangan serta strategi Perseroan untuk memperluas cakupan pasar (total addressable market).

"Untuk memastikan keberlanjutan langkah PT Tokopedia dalam mendorong perkembangan ekonomi digital nasional, akan dibentuk komite untuk memfasilitasi transisi dan integrasi yang diketuai oleh Patrick Walujo, dengan dukungan dari perwakilan PT Tokopedia dan TikTok," tutup GoTo.

Adapun uji coba TikTok Shop dan Tokopedia ini berlangsung selama 3-4 bulan ke depan. Kolaborasi keduanya ini akan terus dipantau Pemerintah RI lewat Kementerian Perdagangan (Kemendag).