Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengenang ucapannya beberapa waktu lalu yang pernah menganggap operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tindakan kampungan.
"Orang marah sama saya waktu saya bilang dulu OTT kampungan," kata Luhut saat konferensi pers di acara Temu Bisnis Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahap VIII di ICE BSD, Tangerang Selatan, Selasa, (17/9/2024).
Luhut menilai kalau OTT itu bisa diminimalisir dengan digitalisasi lewat sebuah program bernama e-katalog. Pengadaan barang lewat online ini dianggapnya mampu menekan angka korupsi di Indonesia.
Ia bercerita, ketika program e-katalog ini dimulai, memang awalnya hanya 50 ribu item yang terdaftar. Tapi sekarang datanya sudah mencapai 9,4 juta item.
"Karena dengan digital kita membangun ekosistem, orang enggak bisa curi, tidak bisa mencuri. Kenapa? Karena semua dengan mesin, anda deal dengan mesin," tuturnya.
Luhut memamerkan kalau e-katalog ini sudah dalam versi keenam. Dengan sistem terbaru ini, publik bisa mengetahui adanya anomali harga pengadaan barang pemerintah.
Ia kemudian menyinggung lagi soal OTT yang mengungkap korupsi dengan nominal Rp 50-100 juta yang dinilainya adalah drama. Padahal itu bisa diatasi lewat sebuah sistem.
"Ini supaya membentengi. Jadi negeri ini harus kita bangun, kita bawa membangun, kita bawa untuk membangun dalam satu sistem. Jadi bukan OTT-OTT, OTT Rp 50 juta, Rp 100 juta, ramai jadi drama," timpal dia.
Lebih lanjut Luhut menilai program e-katalog ini bisa membuat KPK hemat ratusan triliun terkait uang negara.
"Sekarang anda tidak tahu, selama satu tahun terakhir ini berapa ratus triliun yang dihemat KPK? Orang coba dihitung berapa ratus triliun? Satu komputer, lapor ke saya, satu pembelian laptop, satu item, itu bisa menghemat berapa, 40 persen dari berapa triliun," tandasnya.
TERPOPULER
