Suara.com - Rekam digital yang terkait dengan Miftah Maulana alias Gus Miftah masih menjadi perhatian warganet di media sosial. Terbaru, kini pondok pesantren (ponpes) milik Gus Miftah dikuliti oleh warganet.
Sebagaimana diketahui, Gus Miftah dan sang istri mengelola Pondok Pesantren Ora Aji di daerah Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Ponpes tersebut memiliki bangunan yang cukup mewah dengan fasilitas lengkap.
Namun kini terungkap bahwa pembangunan ponpes milik Gus Miftah rupanya atas perintah dari Presiden RI ke-7 Jokowi kepada mantan Menteri Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR), Basoeki Hadimuljono.
Hal ini terungkap dalam potongan video yang dibagikan kembali oleh akun X @MurtadhaOne1 pada 12 Desember 2024. Dalam video tersebut, terlihat lingkungan Ponpes Ora Aji yang berdiri megah di tengah pemukiman warga.
Dana pembangunan pesantren itu pun menjadi sorotan warganet karena dicurigai menggunakan uang milik negara.
"Siapa sangka di balik megahnya pesantren Gus Miftah ada dana negara yang mengalir deras. Menteri PUPR mengakui bahwa pembangunan asrama Ora Aji adalah arahan khusus presiden Joko Widodo. Dana negara dipakai untuk membangun fasilitas pesantren ini dengan klaim gratis untuk para santri. Fasilitas mewah ini hanya mampu menampung 84 santri, sementara itu rumah pribadi Gus Miftah berdiri megah di samping pesantren, lengkap dengan pendopo besar, garasi berisi koleksi kendaraan, dan desain arsitektur modern nan klasik. Apakah ini bentuk perhatian pemerintah kepada ulama atau balas budi politik?" bunyi video tersebut.
Setelah ditelusuri, rupanya Jokowi memang mengarahkan Basoeki untuk membangun pondok pesantren tersebut pada 2022 silam. Gus Miftah bahkan mengaku mendapatkan tempat tidur sebagai bentuk sumbangan dari kementerian.
Di sisi lain, pemilik akun juga menyebut jika izin pondok pesantren milik Gus Miftah masih bermasalah.
"Dapat info, sebenernya saat Jokowi akan mengunjungi ponpes ini bulan September kemaren, dia udah diingatkan bahwa ponpes ini izinnya masih bermasalah. Tapi Jokowi tetep ngotot ke sana," tulisnya.
Baca Juga: Terowongan Silaturahim: Jokowi Gagasan, Prabowo Resmikan, Hubungkan Istiqlal dan Katedral
Unggahan itu pun menuai beragam komentar dari pengguna X lainnya.
"Apakah itu bukan merupakan korupsi?" komentar @tga*******
"Kalau pakai APBN harus diaudit oleh BPK/BPKB, ada kajiannya nggak," tambah @goe****
"Ini berarti milik negara dong? Miftah cuma ngekos?" sahut @ret*********
"Bongkar, bongkar. Biadab kalau pakai uang negara. Itu orang nggak ada manfaatnya buat negara," timpal @mr_ha*****
