Beda dari Indonesia, Vietnam Turunkan PPN Jadi 8 Persen Bikin Warganet Iri: Bisa Tukar Menteri Keuangannya?

Suara.com - Kabar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen yang mulai berlaku pada awal Januari 2025 di Indonesia membuat mayoritas warganet melayangkan protes. Tak sedikit publik yang menyalahkan pemerintah, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kenaikan PPn 12 persen ini justru kontras dengan peraturan Vietnam yang baru. Menurut laporan dari Vietnam News, pihak DPR Vietnam telah menyetujui penurunan PPN menjadi 8 persen dan aturan tersebut akan berlaku hingga Juni 2025.

Meskipun Kementerian Keuangan Vietnam menilai bahwa penurunan PPN ini akan menyebabkan penurunan pendapatan anggaran negara, tetapi hal itu justru akan membantu mendorong peningkatan produksi dan bisnis pelaku usaha, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak lainnya.

Pemberitaan mengenai penurunan PPN menjadi 8 persen di Vietnam kemudian menjadi sorotan warganet di media sosial X. Salah satunya diunggah oleh akun X @WagimanDeep212_.

"Vietnam turunkan PPN jadi 8 persen untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangannya siapa nih? Tukar tambah bisa nggak?" cuit pemilik akun sembari mengunggah tangkapan layar pemberitaan mengenai penurunan PPN di Vietnam.

Perbesar

Unggahan tersebut menuai beragam respons dari pengguna X lainnya. Mayoritas warganet skeptis jika Indonesia mampu menurunkan PPN di masa mendatang.

"Tolong bu Sri Mulyani belajar ke menkeu Vietnam," komentar @wah**_******

"Beda sama di sini, makin tinggi pajak makin senang para pejabatnya karena mereka hidup dari uang rakyat melalui pajak," tambah @mar**********

"Nggak bisa ditukar, soalnya bukan skrikandi terbaik," timpal @noar*********

Baca Juga: Toyota: Relaksasi Pajak untuk Industri Otomotif Bisa Bikin Tebal Kantong Pemerintah

"Perlu kebijakan dan kesadaran yang tinggi untuk menurunkan PPN hingga 8 persen demi kepentingan rakyat," tulis @sutj**********

"Katanya menteri keuangan terbaik, setelah menjabat tiga periode tak ada tanda-tanda perbaikan ekonomi. Makin parah iya, pajak makin tinggi," sahut @tup*******