Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan, kali ini terkait kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Kebijakan ini mengatur penghematan dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, namun justru menuai polemik karena dinilai bertolak belakang dengan struktur kabinet yang dinilai gemuk.
Di media sosial, khususnya Twitter (X), beredar foto suasana rapat kabinet Merah Putih yang penuh sesak dengan peserta. Salah satu pengguna, @FayaAtika, mengunggah foto tersebut dengan sindiran, "Rapat kabinet @prabowo membahas efisiensi anggaran. Ada yang aneh gak?".
Unggahan itu memicu beragam komentar dari publik yang mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menerapkan efisiensi.
Beberapa di antaranya menyoroti jumlah menteri dan pejabat yang dianggap terlalu banyak, sementara yang lain menyinggung kebijakan pengurangan anggaran tetapi tetap mempertahankan posisi wakil menteri dan staf khusus.
"Hadeeeh, sulit dipahami logikanya. Sen kiri belok kanan, Mau efisiensi pak mantri kebanyakan. Menteri kok kayak barisan pinguin," tulis akun @PakuB******.
Beberapa warganet bahkan mengusulkan agar efisiensi dilakukan dengan memangkas posisi wakil menteri dan lembaga yang dianggap tidak produktif. "Semoga setelah efisiensi anggaran, akan ada efisiensi struktural dengan meniadakan wakil menteri dan staf khususnya. Untuk apa mereka jika sudah ada Dirjen?" tulis @AslamMo********.
Tak hanya itu, pengguna lain juga menyindir efisiensi anggaran yang diterapkan secara simbolis, seperti pengurangan suguhan dalam rapat kabinet. "Pak Prab, kalau mau efisien, rapat nggak usah disediakan minum khusus. Suruh peserta bawa tumbler, cukup galon isi ulang. Cemilan nggak usah, makan bayar sendiri," sindir akun @tan********.
Selain itu, kebijakan efisiensi ini juga dikaitkan dengan kondisi politik pasca-Pilpres 2024. "Dimaklumi... mereka semua peserta Pilpres yang menciptakan angka 58%. Pantas aja ada daerah di Papua menolak MBG," tulis akun @fi*****.**
Polemik ini menunjukkan bahwa publik masih skeptis terhadap kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama jika tidak diikuti dengan langkah konkret dalam merampingkan struktur birokrasi.
