- Meta menyatakan belum memiliki informasi soal wacana satu orang satu akun media sosial yang diusulkan DPR RI.
- Meski begitu, Meta siap berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi remaja.
- DPR RI mengusulkan pembatasan akun ganda karena dinilai rawan disalahgunakan dan memicu keresahan di masyarakat.
Suara.com - Meta selaku perusahaan induk Facebook dan Instagram buka suara soal wacana satu orang satu akun media sosial yang digaungkan anggota DPR RI beberapa waktu lalu.
Philip Chua selaku Director of Public Policy for Products APAC Meta mengakui kalau mereka masih belum memiliki informasi apapun soal rencana tersebut.
"Saya rasa kami belum punya informasi apa pun tentang hal ini," katanya saat konferensi pers virtual, Selasa (30/9/2025).
Kendati begitu ia mengatakan kalau Meta siap berkonsultasi dan bekerja sama dengan Pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Phillip ingin perusahaan asal Amerika Serikat itu bisa berkontribusi membuat ruang digital lebih aman untuk para remaja di Indonesia.
"Kami terus berkonsultasi dan bekerja sama secara rutin dengan Komdigi tentang bagaimana kami dapat membuat ruang digital lebih aman bagi anak muda Indonesia," imbuhnya.
Dirinya turut mengklaim kalau Meta sudah memiliki upaya untuk melindungi para pengguna, terutama remaja Indonesia, di media sosial.
"Mungkin saya ingin menekankan di sini juga bahwa saya rasa kami telah menggunakan semua layanan yang digunakan anak muda di sekolah," imbuhnya.
"Jadi tentu saja, kami sedang berkonsultasi dengan Komdigi tentang bagaimana kami dapat melakukan hal ini dengan lebih baik di seluruh industri dengan semua aplikasi yang digunakan anak muda di sini," jelasnya.
Wacana satu orang satu akun medsos
Diketahui anggota Komisi I DPR Oleh Soleh mengusulkan perlunya pelarangan akun media sosial ganda karena dinilai rawan disalahgunakan dan menimbulkan keresahan.
"Baik di YouTube, di Instagram, di TikTok, akun ganda ini kan sangat-sangat merusak. Akun ganda ini kan pada akhirnya disalahgunakan. Pada akhirnya, bukan mendatangkan manfaat bagi masyarakat, bagi pemakai yang asli tentunya," kata Oleh.
Senada dengan Oleh, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Bambang Haryadi menyarankan agar satu orang hanya diperbolehkan memiliki satu akun di setiap platform.
Dia memberi contoh aturan di Swiss yang membatasi satu warga hanya menggunakan satu nomor ponsel yang terhubung ke berbagai layanan, termasuk media sosial.
Bambang menilai media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia turut menyinggung fenomena akun anonim maupun pendengung (buzzer) yang kerap memprovokasi isu-isu tertentu.
TERPOPULER
