Arab Saudi resmi menguasai 10 persen saham Capcom lewat perusahaan EGDC.
Investasi murni ini menyasar keuntungan dari kesuksesan game AAA milik Capcom.
Putra Mahkota juga incar akuisisi Electronic Arts senilai 55 miliar dolar.
Suara.com - Kabar mengejutkan kembali datang dari industri game, di mana raksasa Jepang, Capcom, kembali menjadi target investasi besar dari Arab Saudi.
Perusahaan Electronic Gaming Development Company (EGDC) yang dimiliki oleh Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman, baru saja mengakuisisi 5,03 persen saham di perusahaan pengembang Resident Evil dan Street Fighter tersebut.
Akuisisi ini menambah kepemilikan sebelumnya, menjadikan total saham Capcom yang dikuasai oleh entitas Arab Saudi kini menembus angka 10 persen.
EGDC, yang merupakan anak perusahaan dari Yayasan Misk milik sang Putra Mahkota, membeli 26.788.500 lembar saham.
Perusahaan ini bukanlah pemain baru. Mereka sebelumnya telah mengambil alih kendali penuh atas SNK, developer di balik game legendaris King of Fighters dan Fatal Fury.
Tujuan resmi dari pembelian saham Capcom ini disebutkan sebagai "investasi murni".

Itu artinya mereka berfokus untuk meraup keuntungan dari kenaikan harga saham dan dividen.
Langkah ini cukup masuk akal, mengingat Capcom sedang berada di masa keemasannya berkat rentetan game AAA yang sukses besar di pasaran.
Namun, transaksi tersebut adalah bagian dari strategi investasi yang jauh lebih besar dan agresif dari Arab Saudi di panggung game global.
Dana Investasi Publik (PIF) milik Arab juga sedang dalam proses akuisisi raksasa industri, Electronic Arts (EA).
Mengutip GameRadar, mereka sedang menjalani kesepakatan yang diperkirakan bernilai 55 miliar dolar AS (Rp929 triliun) untuk mencaplok EA.
Ambisi ini menunjukkan bahwa Arab Saudi tidak main-main dalam upayanya mendiversifikasi ekonomi dan memodernisasi citra kerajaannya melalui industri game.
Meski demikian, gelombang investasi tidak lepas dari kontroversi.
Banyak organisasi hak asasi manusia menuding langkah tersebut sebagai upaya "gameswashing" untuk membersihkan citra negara tersebut dari dugaan catatan pelanggaran HAM.
Latar belakang Pangeran Mohammed Bin Salman sendiri sering dikaitkan dengan berbagai isu kemanusiaan yang serius.