REGIONAL:
Suara.com - Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan diterima publik. Di tengah arus informasi yang semakin masif dan meyakinkan, tantangan organisasi kini bergeser dari kecepatan menyampaikan pesan menjadi kemampuan menjaga kredibilitas dan kepercayaan. Isu ini menjadi sorotan utama The 5th IABC Indonesia Conference & Awards 2026 bertema “Driving Communications Impact: Building Trust in the Age of AI” di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Urgensinya tercermin dalam Reuters Institute Digital News Report 2026. Kepercayaan terhadap berita secara global berada di angka 37%, terendah sejak Reuters Institute melakukan pengukuran pada 2015. Di Indonesia, angkanya tercatat 32%, turun empat poin dari tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, 62% responden global mengkhawatirkan informasi palsu dan menyesatkan di internet, sementara hanya 20% menyatakan percaya pada berita yang diperoleh melalui chatbot AI.
Edelman Trust Barometer 2026 menunjukkan bahwa tantangan kepercayaan semakin kompleks. Tujuh dari sepuluh responden global ragu atau tidak bersedia mempercayai mereka yang memiliki nilai, sumber informasi, cara pandang, atau latar belakang berbeda. Kesenjangan juga terlihat berdasarkan tingkat pendapatan.
Di Indonesia, perbedaan tingkat kepercayaan terhadap institusi antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah mencapai 26 poin, salah satu yang terbesar di antara negara yang disurvei. Temuan ini memperlihatkan bahwa persoalannya bukan hanya menurunnya kepercayaan, tetapi juga semakin terfragmentasinya kepercayaan di tengah masyarakat.
Elvera N. Makki, President IABC Indonesia dan CEO VMCS Communications and Social Impact, menyebut kondisi tersebut sebagai disruption of trust yang membawa mandat baru bagi profesi komunikasi. AI membuat produksi dan penyebaran informasi semakin mudah, sekaligus membuat konten manipulatif semakin sulit dibedakan dari informasi yang kredibel.
“Komunikator memiliki peran penting dalam membantu masyarakat menentukan informasi yang layak dipercaya. Di tengah begitu banyak informasi yang sama-sama terlihat meyakinkan, tantangannya bukan lagi mendapatkan informasi, tetapi menentukan mana yang benar. Inilah mandat baru komunikator, yaitu membantu publik menavigasi kompleksitas informasi dengan menjadikan kebenaran lebih mudah diverifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menciptakan kondisi yang memungkinkan kepercayaan tumbuh.” ujar Elvera dalam pembukaan konferensi.
Menurut Elvera, kekhawatiran terhadap informasi palsu dan menyesatkan menjadi semakin serius karena dapat memengaruhi cara masyarakat mengambil keputusan, baik dalam kehidupan sehari-hari, organisasi, maupun bisnis. Karena itu, keberhasilan komunikasi tidak lagi cukup dinilai dari seberapa luas atau cepat sebuah pesan tersebar.
“Reach, engagement, dan kecepatan distribusi tetap relevan, tetapi tidak lagi cukup. Komunikasi yang berdampak harus menghasilkan pemahaman, memperkuat kepercayaan, membantu publik mengambil keputusan yang lebih terinformasi, dan mendorong perubahan perilaku. Di situlah ukuran keberhasilan komunikasi perlu bergeser dari outputs menuju outcomes dan impact,” tambahnya.
Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, menempatkan kepercayaan sebagai fondasi penting dalam pengembangan AI di Indonesia. Ekosistem AI nasional, menurutnya, perlu dibangun berdasarkan tiga prinsip yang menjadi arah pengembangan AI nasional, yaitu inklusif, berdaya, dan berdaulat.
Di sisi lain, kemampuan AI menghasilkan misinformasi, disinformasi, dan deepfake yang semakin menyerupai realitas membuat batas antara informasi autentik dan manipulatif kian sulit dikenali. Kondisi ini menuntut literasi digital yang lebih kuat sekaligus tata kelola AI yang mampu menjaga keandalan teknologi dan informasi.
“Trust ini sangat penting karena merupakan faktor utama yang membuat publik mau masuk ke dalam satu layanan berbasis digital. Dari sisi komunikasi, hal mendasar dalam penggunaan AI adalah memastikan adanya information integrity sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan kredibel,” ujar Nezar.
Dalam pelayanan publik, kesalahan sistem AI dapat berdampak langsung pada masyarakat sekaligus menurunkan kepercayaan terhadap layanan pemerintah. Karena itu, penerapan AI perlu disertai safeguards, pengujian, sandboxing, kepatuhan, dan evaluasi yang ketat agar sistem yang digunakan publik andal dan dapat dipercaya.
Dari sisi pengembangan AI nasional, Prof. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI, melihat Indonesia memiliki modal untuk mengambil posisi strategis. Kekuatan tersebut tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga kesiapan infrastruktur, kebijakan, dan talenta, “Indonesia memiliki peluang yang besar, namun harus dengan strategi yang tepat. Jika kita memiliki infrastruktur, kebijakan, dan talenta, maka teknologi dan pembiayaan akan datang dengan sendirinya.” ujar Stella.
Dari perspektif kepentingan publik, Ni Luh Djelantik, Anggota DPD RI dari Provinsi Bali, mengingatkan bahwa kemajuan teknologi pada akhirnya perlu dinilai dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Komunikasi publik tidak boleh berhenti pada narasi yang terdengar baik. Komunikasi harus hadir di tengah persoalan masyarakat, mendengarkan mereka, memperjuangkan kepentingan mereka, dan menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan. Teknologi boleh semakin maju, tetapi manusianya tidak boleh tertinggal. Di situlah kepercayaan dibangun: masyarakat melihat bahwa apa yang dikatakan sejalan dengan apa yang dilakukan,” ujar Ni Luh.
TERPOPULER