- Agenda COP31 di Antalya Turki pada 9-20 November 2026 membahas krisis iklim dan menyoroti emisi besar dari produksi plastik.
- Industri bahan bakar fosil meningkatkan produksi plastik untuk menutup penurunan permintaan minyak akibat transisi energi bersih global.
- Sebanyak 145 negara mendukung pemangkasan produksi plastik, namun negosiasi terhambat oleh penolakan negara penghasil minyak dan lobi korporasi.
Suara.com - Dunia saat ini dihadapkan oleh realitas laju krisis iklim global yang tengah memanas. Isu inilah yang dibahas dalam agenda besar COP31 yang berlangsung di Antalya Turki, pada 9-20 November 2026.
Suhu rata-rata bumi semakin melonjak di angka yang belum pernah dicetak oleh peradaban manapun di Bumi.
Perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, melainkan bencana nyata yang dirasakan di berbagai penjuru dunia, mulai dari gelombang panas ekstrem hingga cuaca yang kian tak menentu.
Namun, di tengah alarm bahaya yang terus berbunyi, ada ironi besar yang seolah dibiarkan terjadi begitu saja.
Saat perundingan iklim global COP31 berlangsung, ada satu biang kerok emisi karbon raksasa yang justru luput dari perhatian utama, yaitu "plastik".
Emisi Raksasa yang Terjadi sebelum Plastik Sempat Dipakai
Selama ini, publik mungkin lebih sering melihat plastik sebatas masalah sampah di sungai, laut, atau tempat pembuangan akhir.
Padahal, berdasarkan laporan EJF, lebih dari 90 persen emisi gas rumah kaca dari plastik justru muncul sebelum produk plastik itu sempat digunakan, yakni pada fase ekstraksi bahan baku fosil, konversi, hingga proses produksi.
Setiap satu ton polimer plastik yang diproduksi menghasilkan sekitar 4,5 hingga 6,5 ton COe (karbon dioksida ekuivalen).
Secara keseluruhan, produksi plastik sudah menyumbang lebih dari 2 miliar ton COe per tahun, sekitar dua kali lipat emisi sektor penerbangan global, dan setara dengan 5,3 persen dari seluruh emisi CO antropogenik pada 2019.
Ironisnya, arah kebijakan yang berlaku justru mendorong terjadinya lonjakan yang jauh lebih besar.
Dikutip dari EJF, apabila tidak ada perubahan kebijakan, volume produksi plastik global diproyeksikan mendekati tiga kali lipat hingga 1,2 miliar ton pada 2060, dan emisi tahunan plastik berbasis bahan bakar fosil juga diprediksi membengkak lebih dari dua kali lipat menjadi 4,3 miliar ton COe.
Bukan Sekadar Kemasan, Plastik Jadi "Nyawa Cadangan" Bisnis Bahan Bakar Fosil
Mengapa laju produksi plastik terus digenjot meski krisis iklim makin tak terkendali? Jawabannya berakar pada manuver bisnis industri bahan bakar fosil itu sendiri.
Seiring meluasnya penggunaan kendaraan listrik dan transisi energi bersih, permintaan minyak mentah untuk bahan bakar dan pembangkit listrik diproyeksikan merosot.
Untuk menutup celah kerugian itu, sektor petrokimia menjadikan plastik sebagai "sektor kunci" agar produksi minyak dan gas tetap laku di pasar.
Data menunjukkan bahwa sektor plastik berpotensi menyedot 20 persen konsumsi minyak global pada 2050, meningkat dari posisi sekitar 12 persen sekarang.
Rencana ekspansi ini berjalan mulus berkat aliran modal dan dukungan pemerintah. Antara 2019 sampai 2025, lima belas perusahaan petrokimia top dunia ditaksir mengantongi pendanaan sekitar US$590,8 miliar.
Belum lagi aliran subsidi negara bagi sektor petrokimia yang melampaui US$80 miliar pada 2024 saja, dengan hampir separuhnya berasal dari Arab Saudi.
Ironi pun menjadi sangat nyata, ketika masyarakat luas menanggung beban krisis iklim dan kerusakan lingkungan, dan "mereka" justru melanggengkan bisnis jangka panjangnya dengan topangan modal raksasa dan uang negara
145 Negara Setuju Pangkas Plastik
Di atas kertas, dorongan untuk menekan laju produksi plastik sejatinya mengantongi dukungan mayoritas global.
Dalam perundingan perjanjian plastik global (global plastics treaty), sebanyak 145 negara dari lintas benua telah menyuarakan dukungan bagi aturan pengurangan produksi plastik.
Rwanda dan Peru, misalnya, mengusulkan target global pemangkasan produksi plastik hingga 40 persen pada 2040 jika dibandingkan dengan tingkat dasar (baseline) tahun 2025.
Sayangnya, dinamika di ruang negosiasi berjalan jauh lebih rumit. Pembahasan perjanjian tersebut menemui jalan buntu lantaran penolakan dari segelintir negara penghasil minyak dan plastik utama, seperti Arab Saudi, Rusia, Iran, dan Tiongkok, yang belakangan turut diikuti oleh Amerika Serikat setelah menyelaraskan sikapnya dengan blok tersebut.
Situasi kian timpang oleh derasnya arus lobi korporasi. Pada sesi perundingan terakhir di Jenewa, tercatat minimal 234 pelobi industri fosil dan kimia turun langsung ke lokasi, melampaui gabungan jumlah delegasi Uni Eropa dan 27 negara anggotanya.
Jangan Sekadar Wacana, COP31 Harus Berani Potong Akar Masalah Plastik
Krisis iklim tak akan pernah tuntas jika dunia terus bermain aman dengan kompromi setengah hati yang justru membiarkan keran emisinya terbuka lebar. Memberi lampu hijau bagi pembangunan pabrik-pabrik plastik baru sama artinya dengan mengunci jejak emisi karbon selama puluhan tahun ke depan, tepat ketika bumi sudah berada di ujung batas waktunya.
Para pemimpin negara di dunia harus segera mengambil langkah konkret tanpa kompromi. Pemerintah harus mengakui produksi plastik sebagai salah satu biang kerok utama perubahan iklim dan memasukkannya secara resmi ke dalam agenda penanganan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Selanjutnya, negara-negara perlu mencantumkan target pemangkasan produksi plastik sekaligus mencabut subsidi bagi industri petrokimia di dalam rencana aksi iklim nasional masing-masing.
Terakhir, pintu investasi baru yang menambah kapasitas produksi plastik harus ditutup karena langkah tersebut hanya akan memperpanjang ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil hingga puluhan tahun mendatang.
Perundingan iklim di COP31 menjadi standar ukur, apakah pemerintah benar-benar berpihak pada keselamatan iklim dan masa depan bersama, atau justru membiarkan kepentingan industri petrokimia terus mendikte arah kebijakan global.
Kontributor : Muhammad Ikhwan Nur Ariyansyah