Revisi UU TNI Disahkan: Militer Kembali Berpolitik? Ini Kata Aktivis HAM

Suara.com - Walaupun mendapat penolakan di masyarakat, DPR tetap mengesahkan revisi UU TNI dalam rapat paripurna pada Kamis (20/03) pagi. Mahasiswa dan pegiat prodemokrasi di sejumlah daerah menggelar unjuk rasa untuk menolaknya.

Aktivis HAM, Wilson, menganggap pengesahan revisi UU TNI ini sebagai simbol "demokrasi telah dibunuh" oleh DPR. "Demokrasi dibunuh oleh DPR RI hari ini," ujar Wilson di tengah demonstrasi yang di gelar di depan gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/03), usai pengesahan RUU TNI.

Dia menambahkan ssensi dari demokrasi adalah militer tidak boleh berpolitik dan tidak boleh menduduki jabatan sipil. "Militer hanya mengurus barak dan pertahanan negara," kata Wilson. Sementara di Semarang, aksi demo sempat diwarnai kericuhan. Polisi dan pengunjuk rasa saling dorong, sejumlah massa dilaporkan terluka. Polisi Semarang mengakui mereka menangkap empat orang karena dianggap melakukan aksi anarkis dan provokasi.