SuaraBandung.id - Besarnya sorotan dan gelombang kritik pada Polri terkait kasus Irjen Ferdy Sambo dinilai berpotensi menimbulkan ketidakstabilan dan keamanan.
Hal itu bisa terjadi andai saja Mabes Polri telah atau tidak mampu menyeret dalang kasus pembunuhan Brigadir J.
Saat ini sudah ada empat tersangka yang diumumkan Mabes Polri, mulai dari eksekutor hingga dalang pembunuhan.
Selain itu, beberepa perwira tinggi juga ikut terdampak oleh skenario untuk yang menyebut baku tembak hingga pelecehan seksual.
Menilai kejadian di Duren Tiga itu, Ketua SETARA Institute for Democracy and Peace, Hendardi memuji langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo .
Hendardi menilai Kapolri telah lulus melewati ujian terberat saat publik menuntut penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Brigadir J.
Kata Hendardi, mengatakan sebuah langkah besar ketika Kapolri menetapkan Ferdy Sambo (FS) sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J.
Kerja Tim Khusus yang dibentuk Kapolri telah membuktikan bahwa diplomasi kejujuran, transparansi dan kinerja berbasis data telah mengantarkan pada kesimpulan dan fakta dengan bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi pembunuhan atas Brigadir J yang melibatkan FS.
Dia menilai pada awalnya Polri sempat terkesan sangat berhati-hati, karena peristiwa tersebut menyangkut seorang jenderal atau perwira tinggi Polri yang juga berprestasi dan adanya suatu upaya menghalangi proses penegakan hukum (obstruction of justice).
"Belum lagi semburan informasi menyangkut kasus ini yang sangat massif membuat proses penyidikan sempat terhambat. Di tengah menurunnya kepercayaan publik pada institusi Polri, kasus ini sungguh menjadi ujian terberat bagi Kapolri, meskipun akhirnya Jenderal Listyo Sigit Prabowo lulus dari ujian tersebut," kata Hendardi seperti dikutip dari Warta Ekonomi pada Kamis, 11 Agustus 2022.
Dia menilai pengungkapan keterlibatan Ferdy Sambo dalam peristiwa pembunuhan ini menjadi pembelajaran sangat penting bahwa oleh faktor-faktor tertentu, anggota Polri dan juga penegak hukum lainnya, dapat saja terlibat suatu perbuatan yang melanggar hukum.
"Dalam sebuah korps, naughty cop dan clean cop akan selalu ada. Tetapi, sebagai sebuah instrumen penegakan hukum, institusi Polri tetap harus menjalankan tugas legal dan konstitusionalnya menegakan keadilan. Polri harus diawasi dan dikritik tetapi sebagai sebuah mekanisme tentu harus dipercaya," tegasnya.
Ia menilai langkah maju Polri dalam penanganan kasus ini telah memutus berbagai spekulasi dan politisasi yang mengaitkan peristiwa ini dengan banyak hal di luar isu pembunuhan itu sendiri.
"Meskipun motif pembunuhan itu mungkin belum terungkap, tetapi penetapan tersangka atas FS telah memusatkan kepemimpinan penyidikan Polri mengalami kemajuan signifikan dan memutus politisasi oleh banyak pihak yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan," tutupnya.
Sumber: Warta Ekonomi
