SuaraBandung.id - Lingkaran oligarki satu per satu merapat bertemu bersama kritikus andal, Rocky Gerung.
Dua pertemuan dalam waktu tidak jauh beda antara Rocky Gerung dan Luhut Binsar Panjaitan serta Gibran Rakabuming Raka, sempat membuat kaget publik.
Bahkan, banyak publik yang bertanya-tanya apakah Rocky Gerung sudah 'berdamai' dengan kekuasaan.
Bahkan ada yang bertanya-tanya, siapakah yang membuat manuver sehingga terjadi pertemuan tersebut.
Seperti diketahui, selain Gibran, Rocky di Channel YouTube barunya RGTV Channel juga mengundang Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Sontak keakraban Rocky Gerung bersama dua orang dekat Jokowi tersebut diartikan sebagian pihak, jika Rocky bakal masuk ke lingkungan kekuasaan Jokowi.
Mereka menilai jika Rocky Gerung tak akan lagi melontarkan kritik akademis sebagaimana ciri khasnya.
Mengenai banyak asumsi tersebut, Rocky Gerung lantas angkat suara.
Rocky Gerung menegaskan, kehadiran anak dari Jokowi tersebut tak ada kaitannya dengan ajak mengajak masuk ke kubu penguasa.
Baca Juga: Prestasi Shin Tae Yong di Timnas Indonesia jadi Perhatian Media Korea
Kemudian Rocky Gerung berseloroh kalaupun ada ajakan bergabung ke kubu penguasa maka tidak akan berhasil.
“Kalaupun ada, nggak akan berhasil. Saya kira Gibran tahu itu tidak akan berhasil,” jelas Rocky melalui kanal Youtube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersubeno Arief dari Forum News Network (FNN) dikutip Minggu (25/9/22).
Rocky menegaskan, kunjungan Gibran ke kediamannya tak ada yang membahas persoalan politik level tinggi.
Rocky juga menekankan pentingnya menuntun bangsa ini dengan pikiran bukan dengan dendam semata.
“Semua itu yang saya anggap kalau bangsa ini kita tuntun dengan pikiran maka perubahan politik justrui bisa berlangsung baik-baik saja, adem-adem, tapi kalau kita mulai dengan dendam nggak mungkin bangsa ini tumbuh kalau ada dendam,” jelas Rocky.
Rocky juga menegaskan kembali momen dekatnya dia dengan Luhut dan Gibran tak akan menggoyahkan dirinya untuk masuk ke lingkar kekuasaan Jokowi.