SuaraBandungBarat.Id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyikapi kenaikan harga BBM yang telah diputuskan pemerintah. Sistem subsidi terbuka diyakini menjadi akar masalah tidak tepatnya penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh pemerintah.
Hal ini dikatakan Wasekjen Pengurus Besar Nahadatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat Pulungan
Rahmat mengatakan, pemerintah dan masyarakat harus saling melindungi agar kedua pihak bisa selamat ke depannya. Seyogyanya pemerintah menerapkan sistem subsidi tertutup agar penyaluran subsidi BBM di Indonesia tepat sasaran.
Lanjut Rahmat, sistem subsidi terbuka, menjadi pangkal kekacauan tidak tepatnya subsidi ini. semua orang termasuk dengan ekonomi kuat bisa membeli BBM dengan sesuka hatinya. Semestinya subsidi harus bisa dirasakan oleh masyarakat yang dinilai berhak.
Namun pada realisasinya bisa dinikmati semua golongan bahkan juga pengusaha tambang hingga batubara.
"Semestinya pemerintah menetapkan sistem subsidi tertutup. Mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan," ungkapnya pada Sabtu (3/9/2022).
"Hanya mereka yg tercantum dalam DTKS yang bisa mengakses BBM subsidi. Di level operasional mereka operator dan penyalur tidak akan bisa mengucurkan BBM kecuali kepada yg berhak," lanjut Rahmat.
Alasan yang kerap digunakan selama 15 tahun oleh pemerintah untuk menaikan harga BBM karena subsidi salah sasaran. Dikatakan Rahmat, alasan tersebut sudah basi dan bosan didengar. Jadi apa yang dilakukan pemerintah selama ini untuk evaluasi dan memperbaikinya agar subsidi tepat sasaran.
"Yang kami sesalkan selama 15 tahun terakhir ini, setiap pemerintah ingin menaikkan harga BBM selalu menggunakan narasi subsidi salah sasaran atau subsidi dinikmatin orang kaya," terangnya.
Baca Juga: Apakah Tarif Ojol Naik? Berikut Informasinya
Lanjut Rahmat, DPR RI pun menolak kenaikan harga BBM ini hanya untuk merebut simpati rakyat, menaikan citra dan elektabilitas saja. Akan tetapi tidak ada skema penyelesaian yang jelas.
Dia pun meminta DPR RI untuk fokus segera membangun SIN (Single Identity Number). Sehingga data masyarakat di lapangan tidak berbeda-beda antar Instansi, kemudian melalui data ini bisa disalurkan subsidi dan bantuan lainnya.
"Memang aneh begitu banyak program sosial Pemerintah tapi platform dan datanya di lapangan berbeda-beda antar instansi," katanya.
Menurut Rahmat, Kenaikan harga BBM ini semestinya menggunakan sudut pandang yang tepat. Pemerintah harus sejajar dengan masyarakat dengan tujuan agar kedua belah pihak bisa sama-sama 'selamat'.
"Keduanya harus selamat. Negara selamat tapi rakyatnya melarat juga salah, atau sebaliknya rakyatnya selamat tapi negaranya sekarat ya juga percuma. Negara dan rakyat harus saling melindungi," jelasnya.*
Sumber: Suara.com
