SuaraBandungBarat.id - Konstelasi politik jelang Pileg Pilpres 2024 sudah kian menghangat bahkan memanas. Mesin-mesin politik partai sudah siap berpacu untuk mendapatkan simpati publik.
Relawan non partai pun turut mempersiapkan strategi dan taktik guna mendukung hajat politik tokoh-tokoh bangsa yang dianggap mumpuni memeimpin negeri ini.
Diketahui, Kelompok relawan pendukung Anies Baswedan, Sekretariat Kolobarorasi Indonesia (SKI) bergerilya hingga ke tingkat desa. SKI menggelar kegiatan Musyawarah Komunitas Desa atau MKD dan Peluncuran Posko Saksi Demokrasi.
Berikutnya Sekjen SKI, Raharja Waluya Jati mengatakan kegiatan ini dilaksanakan di sejumlah lokasi, di antaranya Tasikmalaya, Jawa Barat; Purworejo, Jawa Tengah, dan Sumenep, Jawa Timur pada Minggu (25/9) kemarin.
Adapun jumlah peserta kegiatan ini diperkirakan lebih kurang seribu peserta warga desa.
Dalam kegiatan tersebut, Jati menyebut pihaknya juga berdiskusi mengenai masalah kehidupan mereka sehari-sehari disertai harapan perubahan yang dikehendaki dari perhelatan Pemilu 2024.
”MKD merupakan forum yang dirancang sebagai forum rakyat, dimana masalah-masalah warga dan desa dibahas serta dicarikan jalan keluarnya. Karena Pemilu 2024 juga menentukan masa depan desa," ujar Jati dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).
Lantas, salah satu masukan utama yang muncul dari MKD di tiga provinsi adalah bahwa pemerintah baru ke depan harus memperkuat otonomi desa. Apalagi, desa telah memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
UU Desa juga mengakui pentingnya peranan desa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Baca Juga: Masih Banyak Permukiman Kumuh, Kenneth PDIP Minta Pj Gubernur Revisi Aturan Anies
Namun, kebijakan negara saat ini lebih menempatkan pola hubungan desa dan warganya secara top-down. Desa telah ’sukses’ berperan sebagai pintu pemerintah untuk memastikan pelaksanaan kewajiban bagi warganya.
Misalnya, dalam hal penarikan pajak atau pengurusan administrasi jual beli tanah. Tetapi, desa kerap absen ketika warga memerlukan bantuan, seperti saat menganggur butuh pekerjaan atau saat sakit perlu pengurusan pengobatan.
”Kebijakan pemerintah yang menempatkan desa sebagai ’ujung tombak’ semata hendaknya diubah dengan menjadikan desa sebagai ’telinga’. Tujuannya, agar aspirasi terdalam dari rakyat dapat dijemput dan diwujudkan dalam kebijakan yang lebih berorientasi melayani warga,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Jati juga menyebut SKI juga meluncurkan Posko Saksi Demokrasi yang diringi dengan rekrutmen Saksi Demokrasi yang juga berperan sebagai saksi dalam Pemilu 2024 mendatang. Ada 57 orang pendaftar yang telah mengisi formulir di ketiga tempat, dan jumlahnya diharapkan terus bertambah.
”Program Saksi Demokrasi dirancang untuk memastikan agar aspirasi rakyat yang dihasilkan dalam MKD dan kegiatan-kegiatan pengumpulan aspirasi rakyat dapat diakomodasi oleh partai politik dan kandidat pejabat publik di segala tingkatan. Pegiat Saksi Demorasi harus memiliki kemampuan pengorganisasian, komunikasi dan negosiasi yang baik,” pungkasnya.
Sumber : Suara.com
