SuaraBandungBarat.id- Pengusaha lokal Kabupaten Bandung Barat menjerit lantaran minim pekerjaan proyek dari Pemkab Bandung Barat sejak dua tahun terakhir ini lantaran terimbas pandemi covid-19.
Selain itu pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bandung Barat pun saat ini diduga mayoritas merupakan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD KBB.
Salah seorang pengusaha, Adang (40) menjelaskan, kendati telah memenuhi persyaratan undang-undang namun para pengusaha tersebut tidak memperoleh proyek pekerjaan.
"Habis semua dibabat sama program Pokir DPRD. Kita gak bisa dapat pekerjaan karena Pokir ini juga diduga sudah disiapkan pengusahanya," katanya, Rabu (29/3/2023).
Lebih lanjut ia mengatakan, usulan pokir anggota DPRD KBB secara regulasi dilindungi dan sudah diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk mewadahi aspirasi masyarakat yang tidak tercover dalam Musrenbang.
"Saya tau kalau Pokir itu diatur undang-undang. Tapi di KBB praktiknya kan malah membunuh para pengusaha lokal yang punya integritas dan rekam jejak pekerjaan. Sementara mereka cuma bawa pengusaha asal, bahkan cuma pinjem CV dari toko bangunan," katanya.
Adang menyebut, kuantitas pekerjaan dan besaran anggaran pokir milik anggota DPRD KBB tersebut jumlahnya variatif di setiap OPDnya. Bahkan ada dugaan di salah satu dinas hingga ratusan paket dikuasai pokir DPRD KBB.
Selain itu, Pokir DPRD KBB tersebut juga tidak hanya berbentuk pengadaan barang dan jasa, bisa pula berupa pelatihan bahkan bimtek di satu dinas.
"Kalau gini yang terjadi bukan hanya pengusaha yang rugi. Tapi juga sistem demokrasi kita terancam. Mestinya fungsi DPRD itu mengawasi sekarang justru masuk ke ranah eksekusi melalui Pokir," katanya.
Salah seorang ASN KBB yang enggan disebutkan namanya menyebut bahwa beberapa paket proyek milik Pokir DPRD. Bahkan di kantor tempat dirinya bekerja setidaknya 200 paket pekerjaan merupakan Pokir anggota DPRD.
"Betul banyak Pokir anggota dewan. Kurang lebih ada 200 paket kalau di dinas saya," katanya. (*)
TERPOPULER
