Indonesia Dikelilingi Api: 107 Ribu Hektare Terbakar, Mengapa Karhutla Sulit Dipadamkan?

Suara.com - Langit Indonesia kembali diselimuti kabut asap seiring melonjaknya luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencapai 107 ribu hektare hingga Agustus 2026. Bencana tahunan ini tak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga melumpuhkan aktivitas warga dan membahayakan kesehatan masyarakat secara luas.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa karhutla kembali meluas dan sulit dipadamkan?

Karhutla Kembali Meluas

Diketahui, karhutla terjadi di sejumlah daerah, mulai dari Sumatera hingga Kalimantan, serta beberapa kawasan lain seperti Gunung Bromo, Jawa Timur, Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, dan Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah menetapkan enam provinsi sebagai wilayah paling rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Kondisi di Sumatera dan Kalimantan menjadi perhatian mengingat sejumlah wilayah memiliki lahan gambut yang mudah terbakar ketika berada dalam kondisi kering.

Api juga dapat berkembang cepat ketika cuaca panas dan kering membuat vegetasi serta permukaan lahan kehilangan banyak kelembapan.

Peningkatan risiko karhutla terjadi bersamaan dengan fenomena El Niño kuat yang memperparah kondisi kekeringan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menyebut El Niño dapat mempercepat proses perambatan kebakaran yang sudah terjadi.

"Kami baru dalam rapat merespons satu situasi atau cuaca yang sangat-sangat keras dihadapi oleh kita sekarang, yang biasa disebut dengan El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September atau awal Oktober yang akan datang," kata Djamari di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2026).

Wilayah Terdampak: Kalimantan Barat Jadi yang Terluas

Meluasnya karhutla tidak terjadi di satu titik, tetapi tersebar di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dari enam provinsi yang menjadi perhatian utama pemerintah, Kalimantan Barat mencatat area terbakar paling luas hingga 9 Agustus 2026.

Di Kalimantan Barat, luas lahan terbakar mencapai sekitar 28.680,47 hektare. Angka ini menjadi yang terbesar dibandingkan lima provinsi prioritas lainnya dan menunjukkan tingginya ancaman karhutla di wilayah tersebut.

Riau berada di posisi berikutnya dengan luas area terbakar sekitar 15.551,76 hektare. Sementara itu, Kalimantan Tengah mencatat sekitar 3.069,52 hektare lahan terbakar hingga periode yang sama.

Di Sumatera Selatan, luas lahan terbakar tercatat sekitar 664,87 hektare. Salah satu wilayah yang mengalami kebakaran adalah Ogan Komering Ilir (OKI), yang beberapa kali dilanda karhutla sepanjang musim kemarau 2026.

Jambi mencatat luas area terbakar sekitar 540 hektare, sedangkan Kalimantan Selatan mencapai sekitar 383,07 hektare.

Jika digabungkan, enam provinsi prioritas tersebut menyumbang sekitar 48.889,69 hektare lahan terbakar hingga 9 Agustus 2026.

Tak sampai di situ, ancaman kebakaran juga muncul di Pulau Jawa, termasuk kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) sudah mencapai sekitar 742,70 hektare.

Bukan Sekadar Kemarau

Dalam catatan WALHI, sejak 1 Januari hingga 27 Juli 2026 terdapat 118.420 hotspot di seluruh Indonesia, dengan luas indikatif karhutla mencapai 107.649 hektare. Peningkatan paling mencolok terjadi pada Juli 2026.

Menurut WALHI, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan atau skala tinggi melonjak menjadi 615 titik pada Juli, setelah pada April hingga Juni tidak lebih dari 74 titik per bulan.

Kondisi tersebut sejalan dengan peringatan BMKG mengenai meningkatnya ancaman karhutla akibat kemarau yang semakin kering. Hingga 29 Juli 2026, BMKG mendeteksi 5.019 titik panas yang didominasi wilayah Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.

Kemarau membuat lahan dan vegetasi kehilangan kelembapan sehingga lebih mudah terbakar. BMKG mencatat 73,8 persen wilayah Indonesia atau 516 Zona Musim telah memasuki musim kemarau, sementara El Niño kuat dan IOD positif turut mengurangi suplai hujan.

"Meskipun El Niño terus berlangsung hingga awal 2027, dampak utamanya terfokus pada periode musim kemarau di wilayah Indonesia," ungkap Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan.

Namun, kondisi iklim bukan berarti api muncul dengan sendirinya. El Niño bukan sumber api, tetapi membuat lahan semakin kering sehingga satu sumber api sekecil apa pun dapat lebih mudah berkembang menjadi kebakaran besar.

Ada Faktor Manusia?

Faktor manusia menjadi persoalan penting dalam situasi tersebut, terutama ketika pembukaan atau pembersihan lahan dilakukan dengan cara yang berisiko.

Temuan WALHI bahkan menunjukkan 25.524 hotspot atau sekitar 74 persen dari total hotspot di Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan.

"Data kami menunjukkan bahwa 74 persen hotspot di Pulau Kalimantan berada di dalam kawasan konsesi perusahaan," ujar Uli Arta Siagian, selaku Koordinator Pengkampanye WALHI Nasional.

Hotspot di kawasan konsesi tersebut, dalam catatan WALHI, mencakup 10.739 titik di HGU perkebunan kelapa sawit, 7.880 titik di konsesi pertambangan, dan 6.905 titik di konsesi PBPH.

Ancaman kebakaran tidak hanya datang dari wilayah yang selama ini dikenal rawan. Kawasan yang jarang mendapat perhatian seperti Papua Selatan pun mengalami peristiwa serupa.

WALHI mencatat terdapat 1.292 titik api di Papua Selatan pada periode 1-9 Juli 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 399 titik atau hampir sepertiga berada di kawasan yang telah dibebani izin maupun dialokasikan untuk proyek pangan nasional.

Sebanyak 245 titik api berada di kawasan Food Estate, 115 titik berada di konsesi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan 39 titik lainnya berada di konsesi perkebunan kelapa sawit.

Data ini membuat persoalan karhutla tidak cukup dijelaskan hanya dengan faktor kemarau atau El Niño, tetapi juga perlu dilihat dari tata kelola lahan dan aktivitas manusia.

Gambut Terbakar, Api Tak Sekadar di Permukaan

Persoalan karhutla menjadi lebih rumit ketika api masuk ke kawasan gambut. Lahan gambut yang mengalami degradasi dapat mengering saat kemarau sehingga lapisan bahan organik di dalamnya berubah menjadi bahan yang sangat mudah terbakar.

Dosen Fakultas Kehutanan UGM, Fiqri Ardiansyah, menjelaskan kebakaran di gambut tidak hanya terjadi di permukaan.

"Kalau lahan gambut itu kenapa itu lebih sulit dipadamkan karena memang yang kebakaran di gambut itu apinya itu nggak hanya di permukaan aja," kata Fiqri kepada Suara.com, Selasa (11/8/2026).

Gambut yang rentan terbakar umumnya bukan gambut yang masih dalam kondisi alami, melainkan yang telah mengalami degradasi akibat intervensi manusia.

Kondisi tersebut membuat gambut lebih cepat kehilangan air dan memiliki lapisan bahan organik kering yang dapat menjadi bahan bakar.

"Jadi apinya itu juga merambatnya itu secara vertikal," imbuhnya.

Masalah semakin besar ketika api permukaan sudah terlihat padam, tetapi bara masih bertahan di bawah tanah. Bara tersebut dapat terus memanaskan lapisan gambut dan kembali memicu kebakaran ketika kondisi mendukung.

"Di permukaan apinya sudah tampak padam, tapi sebetulnya bara api yang di bawah itu masih nyala," ucapnya.

Maka dari itu, menjaga gambut tetap basah menjadi langkah penting untuk mencegah kebakaran berulang. Pencegahan jauh lebih efektif sebab gambut dengan kondisi basah lebih sulit terbakar dibandingkan gambut yang telah kehilangan kandungan airnya.

Api Meluas, Pemadaman Makin Sulit

Karakter kebakaran gambut membuat persoalan tidak berhenti pada bagaimana menemukan titik api. Ketika area terbakar sangat luas dan lokasinya sulit dijangkau, petugas juga menghadapi persoalan jarak, ketersediaan sumber air, peralatan, hingga kondisi medan.

Kemampuan satuan tugas sebenarnya sudah terus dibangun melalui pelatihan dan koordinasi antarlembaga. Namun, luasnya wilayah yang terbakar membuat kebutuhan personel, peralatan, dan sumber air meningkat secara signifikan.

"Dalam pemadaman area yang sangat luas itu juga, effortnya sangat tinggi sekali dan memang nggak mudah," ujar Fiqri.

Belum lagi kondisi medan yang dapat mempercepat penyebaran api, terutama ketika angin bertiup kencang. Pada kawasan seperti sabana, kerapatan vegetasi yang mengering membuat satu titik api dapat menyebar dengan cepat, sementara di kawasan gambut api bisa bergerak di bawah permukaan dan sulit terlihat.

Keterbatasan sumber air menjadi persoalan lain dalam pemadaman di lapangan. Fiqri menilai pemerintah perlu memperkuat pemetaan sumber air dan membangun infrastruktur seperti sumur bor di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

"Yang ditingkatkannya itu adalah pembangunan atau strategi misalkan ada sumur bor, sumber air," tuturnya.

Di sisi lain, sistem pemantauan hotspot dan peringatan dini sebenarnya sudah tersedia melalui berbagai instansi. Namun, sistem tersebut belum mampu menjangkau seluruh wilayah, terutama kawasan terpencil, dan masih terdapat alat pemantauan yang tidak berfungsi optimal.

Saat Asap Masuk ke Kehidupan Warga

Karhutla yang meluas tidak hanya menyulitkan proses pemadaman, tetapi turut membawa dampak langsung bagi masyarakat. Asap kebakaran dapat menurunkan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama ketika paparan berlangsung berulang selama musim kemarau.

Seperti yang dirasakan Luki (29), warga Jekan Raya, Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Meski tinggal sekitar 35 kilometer dari lokasi karhutla di Tumbang Nusa, asap cukup terasa dan mulai mengganggu kondisi kesehatan keluarganya.

"Iya terdampak (karhutla), lumayan kabut. Dampak yang jelas terasa tentunya kesehatan sih, batuk, sesak napas, mata perih," kata Luki saat dihubungi Suara.com, Selasa (11/8/2026).

Diungkapkan Luki, asap paling sering terasa sejak siang hingga malam hari. Kondisi tersebut membuat aktivitas di luar rumah menjadi kurang nyaman, terutama bagi anak-anak.

Gangguan kesehatan menjadi salah satu dampak paling cepat dirasakan ketika asap karhutla menyelimuti permukiman. Paparan asap dapat mengganggu saluran pernapasan dan membuat kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta orang dengan gangguan pernapasan lebih berisiko.

Luki menyebut kondisi tersebut terus berulang setiap musim kemarau setidaknya sejak 2015 silam. Meski kabut asap di wilayahnya belum separah daerah lain, dampaknya tetap dirasakan keluarga sehari-hari.

"Ini udah jadi bencana tahunan tiap kemarau, ya paling parah memang 2015 itu," ungkapnya.

Di luar kesehatan, karhutla juga meninggalkan kerusakan pada lingkungan. Kebakaran dapat merusak ekosistem, menghilangkan habitat satwa, serta melepaskan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.

Ketika kualitas udara memburuk, kegiatan sekolah, pekerjaan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi dapat ikut terdampak karena warga harus membatasi kegiatan di luar ruangan.

Pemerintah Kejar Api, Sudah Efektif?

Meluasnya karhutla hingga lebih dari 107 ribu hektare membuat pemerintah memperkuat operasi pemadaman darat dan udara. Hingga 10 Agustus 2026, pemerintah mengerahkan sekitar 43 helikopter dan 10-15 pesawat fixed-wing sesuai kebutuhan untuk menangani kebakaran di berbagai wilayah.

Selain pemadaman langsung, pemerintah menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk memicu hujan di wilayah terdampak. Namun, Menko Polkam Djamari Chaniago mengatakan OMC bergantung pada keberadaan awan hujan yang dapat disemai.

"Selama awan hujan itu tidak bisa kita temukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan," kata Djamari.

Pemerintah memperkirakan terdapat tiga hingga empat peluang munculnya awan hujan hingga 18 Agustus 2026 yang dapat dimanfaatkan untuk OMC.

Pemerintah kini turut mengerahkan penanganan di darat dengan melibatkan satuan tugas terkait dan peralatan pendukung. Langkah tersebut dilakukan mengingat luasnya area terbakar membuat pemadaman tidak cukup mengandalkan satu metode.

Jangan Tunggu Api Membesar, Pencegahan Harus Dimulai Sekarang

Karhutla yang masih terus berulang menunjukkan penanganan tidak bisa berhenti pada pemadaman setelah api muncul. Pemerintah perlu menggeser sebagian perhatian ke pencegahan, terutama di wilayah yang memiliki riwayat kebakaran dan kawasan gambut yang rentan mengering.

Fiqri menilai upaya preventif perlu diperkuat. Hal itu mengingat pemadaman menjadi jauh lebih berat ketika kebakaran sudah meluas. Menurut dia, keberadaan Manggala Agni, BPBD, dan Masyarakat Peduli Api harus dibarengi kesadaran seluruh masyarakat di kawasan rawan.

"Yang perlu memang di-improve di situ adalah pra bencana atau tindakan preventifnya," tegas Fiqri.

Pencegahan harus dimulai dari pengendalian penggunaan api di kawasan rawan. Penggunaan api untuk membuka atau membersihkan lahan perlu dikontrol ketat, terutama ketika memasuki musim kemarau.

Patroli terpadu menjadi salah satu instrumen yang sudah dilakukan pemerintah untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Namun, patroli tersebut perlu diperkuat dengan pemantauan hotspot, sistem peringatan dini, serta keterlibatan masyarakat agar sumber api dapat diketahui sebelum berkembang.

Di kawasan gambut, pencegahan harus dilakukan dengan menjaga kondisi lahan tetap basah. Mempertahankan kelembapan gambut merupakan langkah paling efektif.

Pengawasan terhadap kawasan konsesi tak lepas dari perhatian dan perlu menjadi bagian dari pencegahan. Evaluasi tata kelola lahan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti membakar atau lalai menjaga areanya penting dilakukan agar karhutla tidak terus berulang.

Menurut Fiqri, penguatan pencegahan juga membutuhkan kesadaran dari seluruh masyarakat, bukan hanya petugas yang tergabung dalam satuan pemadam.

Warga yang tinggal atau beraktivitas di sekitar kawasan rawan harus memiliki pemahaman tentang pencegahan hingga penanganan awal kebakaran.

"Peningkatan awareness itu yang memang harus ditingkatkan," ujarnya.

Persoalan lain yang perlu segera dibenahi adalah keterbatasan peralatan dan akses terhadap sumber air ketika kebakaran sudah meluas. Pemerintah didorong untuk memperbanyak sumur bor, memperbarui pemetaan sumber air, dan memastikan titik-titik sumber air di kawasan rawan selalu terdata.

Dengan kondisi karhutla yang terus berulang setiap musim kemarau, pemerintah perlu menjadikan pencegahan sebagai strategi utama, bukan sekadar pelengkap pemadaman.