SUARA BANDUNG BARAT- Pembangunan kantor Pengadilan Agama (PA) Ngamprah di Kampung Ciampel, Desa Laksana mekar, Kecamatan Padalarang, KBB ditargetkan rampung dalam satu tahun ke depan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Pengadilan Agama (PA) Ngamprah, Muhammad Iqbal saat peletakan baru pertama di lokasi, Selasa (19/9/2023).
Ia mengatakan, pembangunan kantor Pengadilan Agama Ngamprah tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
"Tadi ini sebenarnya kantor pengadilan agama yang ditunggu-tunggu tentunya optimalisasi pasti terjadi. Dulu masyarakat di sini pergi ke pengadilan agama Cimahi yang ada di Soreang sekarang (masyarakat KBB) tidak perlu jauh-jauh," katanya.
Ia menambahkan, dengan desain gedung yang representatif dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi salah satunya praktek pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.
"Di desain integritas itu, bangunan itu tidak boleh ada pertemuan aparat kita baik hakim ataupun aparat semua antara peradilan ketemu dengan masyarakat pencari keadilan yang dikhawatirkan nanti ada sesuatu," katanya.
"Kita yang menjaga jangan sampai terjadinya itu. Alhamdulillah insya allah tidak akan terjadi kalau di bidang ini tentu lebih sesuai. Karena jalur masuk pegawai dan jalur masuk pencari keadilan itu berbeda," katanya.
Sementara itu, Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengatakan, pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi dibangunnya kantor Pengadilan Agama Ngamprah yang representatif tersebut.
"Atas nama pribadi dan pemerintah daerah mengapresiasi dan sangat beruntung sekali dibangunnya kantor yang megah ini tentu dapat memberikan pelayanan yang nyaman dan optimal kepada masyarakat," katanya.
Baca Juga: Nikita Mirzani Minta Azizah Salsha Carikan Jodoh Pemain Bola: Muda, Harus Blasteran
"Saya doakan pembangunannya berjalan lancar, sukses dan kedepannya terjalin kerja sama dan kolaborasi dengan pemerintah Daerah," katanya.
Ia berharap, Pengadilan Agama Ngamprah pun bisa membuka pelayanan kepada masyarakat di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dimiliki Pemkab Bandung Barat saat ini.
"Kami juga memiliki mall pelayanan publik dan nanti mudah-mudahan dari Pengadilan Agama bisa beroperasi disana sehingga saling terintegrasi demi pelayanan prima kepada masyarakat," katanya. (*)
