Dewan Penasehat Partai Golkar Jawa Timur, Yusuf Husni, mengatakan sudah berkomunikasi dengan pengurus DPD Golkar provinsi lain untuk membahas usulan Munaslub.
Desakan agar Airlangga Hartarto lengser dari Ketum Golkar dalam munaslub, terus menguat. Sosok Luhut Binsar Pandjaitan dinilai sangat pas sebagai pengganti Airlangga Hartarto.
"Dengan adanya pemanggilan Airlangga Hartarto dalam kasus ekspor CPO adalah puncak dari keinginan hampir seluruh pengurus Golkar se-Indonesia. Partai harus diselamatkan untuk menghadapi Pemilu 2024. Jangan sampai jadi partai gurem nantinya," ujar pria yang juga Ketum Kosgoro 1957 ini, Minggu (23/7/2023).
Dia mengatakan, dengan semakin dekatnya pelaksanaan pemilu sekitar 6 bulan lagi, amanat munas nyaris tidak bisa dilakukan secara konsisten oleh Ketum Airlangga Hartarto. Sehingga hasilnya sudah dapat diprediksi tidak bisa sesuai yang diharapkan.
"Jargon politik Golkar Menang, Erlangga Presiden, semakin jelas tidak bisa terwujud. Hanya retorika diucap tanpa makna. Airlangga Hartarto dipastikan tidak bisa maju capres karena kendaraan politiknya tidak ada," tambahnya.
Airlangga Hartarto, lanjut Yusuf Husni, untuk menyelesaikan masalah Golkar, harusnya mengajak bicara semua kader dan memikirkan jalan keluar yang terbaik.
Bukan seperti sekarang, buta, tuli dan bisu politik tanpa merasa tidak bersalah sama sekali.
Pria yang akrab dipanggil Cak Ucup ini mengungkapkan, satu-satunya kader Partai Golkar yang layak menggantikan Airlangga Hartarto adalah Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
"Saya yakin betul Pak LBP paham betul apa yang akan terjadi di Pemilu 2024 bila Golkar dibiarkan seperti sekarang ini. Partai yang tidak punya makna politik dan recovery kembali sangat sulit, membutuhkan waktu yang cukup lama dan melelahkan 2 sampai 3 periode pemilu lagi," jelasnya.
Sebelum kejadian dan waktu masih ada, lanjut Cak Ucup, para kader dan pengurus di Jawa Timur sangat berharap agar Pak Opung (panggilan akrab LBP) bersedia selamatkan Partai Golkar dari ambang kehancuran.
"Dan kami yakin bila Pak Opung diam dan tidak berbuat, akan merasa bersalah membiarkan Golkar kelak akan hanya menjadi cerita kerajaan politik masa lalu," tandasnya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung), Ketut Sumedana mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum menerima konfirmasi kehadiran dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang dipanggil sebagai saksi kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Airlangga sebelumnya mangkir dari panggilan Kejagung pada Selasa (18/7/2023). Kejagung kemudian mengagendakan kembali memanggil Airlangga pada Senin (24/7/2023).
"Secara tertulis maupun lisan langsung kepada Kejagung atau tim penyidik, belum (konfirmasi hadir, red) sampai saat ini," kata Ketut saat ditemui seusai upacara peringatan Hari Bhakti Adhyaksa, di Badan Diklat Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan.
TERPOPULER
