Suara.com - Pemerintah akan membatasi jumlah maksimal dana pemerintah daerah yang ditempatkan dalam deposito. Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengeluarkan aturan terkait penempatan dana pemda deposito.
Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, pembatasan itu dilakukan agar dana tersebut bisa mengalir untuk pembangunan di daerah.
“Aturan ini bertujuan agar dana transfer daerah tidak mengendap di perbankan, melainkan mengalir untuk pembangunan daerah,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri seperti dilansir dari laman Setkab.go.id, Rabu (23/4/2014).
Chatib berharap jangan sampai dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah ditempatkan di Bank Pembangunan Daerah (BPD), lalu disimpan kembali ke Sertifikat Bank Indonesia (SBI), sehingga dana kembali lagi ke pusat, dan mengakibatkan infrastruktur tidak terbangun di daerah.
Menurut Chatib, pada tahun lalu, dana pemda yang menganggur dan mengendap di perbankan mencapai Rp109 triliun. Dana tersebut kemudian menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk digunakan sebagai dana awal tahun 2014.
