Suara.com - Indonesia perlu pemimpin yang berani merealisasikan program konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Pengurus DPD Hiswana Migas Syarief Hidayat mengatakan, program konversi bbm ke gas selama ini baru sekadar wacana.
Belum ada kebijakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut dia, pengusaha SPBU sebenarnya sudah mempunyai komitmen untuk membangun SPBG. Namun, harus ada sanksi yang diberikan kepada angkutan umum yang tetap mengkonsumsi BBM subsidi.
“Kalau program itu dijalankan, Negara tidak perlu lagi menganggarkan dana hingga ratusan triliun hanya untuk subsisi BBM. Masyarakat akan dengan senang hati beralih ke bbg karena harganya yang jauh lebih murah. Tetapi sekarang ini kan baru sekadar wacana. Ketika sudah ada ribuan taksi yang mengisi bbg tetapi karena tidak ada aturan yang jelas dari pemerintah maka mereka kembali mengisi dengan bbm subsidi,” kata Syarief melalui sambungan telepon kepada suara.com, Kamis (22/5/2014).
Syarief menambahkan, pemerintah sudah pernah berhasil melakukan konversi minyak tanah ke elpiji. Sukses melakukan program konversi itu mendapat pujian dari dunia internasional. Karena itu, kata dia, pemerintah seharusnya bisa mengulangi sukses konversi minyak tanah ke elpiji untuk program konversi bbm ke bahan bakar gas.
Menurut dia, pemerintahan yang akan datang harus bias menjalankan program konversi bbm ke bbg. Siapa pun yang jadi pemimpin, kata dia, program konversi ini harus segera direalisasikan untuk mengutangi beban anggaran Negara di APBN untuk subsidi bbm.
“Seharusnya, duit ratusan triliun untuk subsidi bbm itu bias dialihkan untuk membangun angkutan umum yang layak dan nyaman. Pemerintah bisa secara bertahap menghapus subsidi bbm dan meminta masyarakat beralih menggunakan bbg,” tandasnya.
TERPOPULER
