Suara.com - Persoalan kekurangan pasok perumahan atau backlog menjadi masalah utama sektor perumahan Indonesia. Dari jumlah 15 juta unit backlog sebanyak 90% merupakan pekerja sektor informal yang tidak punya penghasilan tetap.
"90% itu sektor informal, pekerja serabutan. Mungkin 100%," kata Wakil Ketua DPP Real Estat Indonesia (REI) Moerod.
Moerod beralasan, salah satu kendala kurang pasok perumahan adalah banyaknya masyarakat yang tidak bisa kredit rumah, dengan alasan non bankable. Kelompok masyarakat tersebut adalah pekerja sektor informal yang tak punya penghasilan tetap.
"Izin dipermudah, lalu kebijakan dari pemerintah pusat untuk bisa memberikan KPR kepada masyarakat yang punya non fixed income, asupir angkot, tukang ojek, pekerja serabutan. Karena persyaratan dari Bank Indonesia itu harus bank-able," katanya, seperti dilansir dari laman rei.or.id, Selasa (15/7/2014).
Ia mengatakan, untuk menyediakan rumah dan mengurangi kurang pasok rumah tersebut adalah dengan mempermudah akses pendanaan terhadap masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Selain itu, lanjut Moerod adalah soal perizinan. Berbelit-belitnya birokrasi di daerah menjadi kendala sulitnya penyediakan rumah.
"Izin dipermudah, kita ingin zero untuk izin membangun rumah murah. Sekarang itu sekitar Rp1 juta sampai Rp1,5 juta, waktunya satu bulan," jelasnya.
Menurut Moerod, persoalan lahan menjadi syarat nomor sekian untuk menyediakan rumah. "Di daerah itu masih banyak lahan dan murah-murah," katanya.
