Suara.com - Pengusaha realestate Indonesia di Sumatera Utara meminta pemerintahan baru mengalihkan subsidi bahan bakar minyak atau BBM untuk pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Subsidi ke rumah MBR akan lebih nyata hasilnya, terserah apakah subsidi itu untuk pembangunan rumah tapak atau ke atas alias rumah susun," kata Tomi Wistan di Medan, Senin, (1/9/2014).
Menurut dia, subsidi ke pembangunan rumah masih sangat dibutuhkan mengingat masih banyak dan akan bertambah besarnya kebutuhan rumah sejalan dengan terjadinya pertambahan penduduk.
"Harus tetap ada subsidi.Pengusaha berharap kebijakan Kementerian Perumahan Rakyat dewasa ini yang akan menghapuskan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) bagi rumah tapak dievaluasi," kata Tomi yang mantan Ketua REI Sumut itu.
Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 3, 4, dan 5 tahun 2014, FLPP tidak akan diberikan lagi kepada rumah tapak setelah 21 Maret 2015.
Menurut Tomi, Pemerntah berdalih bahwa penghapusan FLPP itu dibuat untuk memaksa pembangunan rumah susun mengingat pengusaha kesulitan membangun rumah murah itu dengan lokasi tidak jauh dari perkotaan dan sebaliknya warga juga enggan membeli rumah yang jauh dari pusat kota.
"Tapi untuk rumah susun, sebenarnya masyarakat seperti di Sumut, juga masih kurang berminat karena sosialisasi masyarakatnya yang masih tinggi," katanya.
Pengamat ekonomi, Wahy Ario Pratomo mendukung perlunya dilanjutkan subsidi untuk kepemlikan rumah sederahan mengingat salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adala kepemilikan rumah.
Menurut dia, kalau nantinya BBM subsidi dihapuskan, otomatis akan mendorong kenaikan berbagai harga barang termasuk sewa dan harga rumah.
Dengan kenaikan harga, apalagi tidak diikuti kenaikan pendapatan, maka perekonomian masyarakat semakin sulit termasuk untuk mampu membeli rumah. (Antara)
