Suara.com - Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewi Aryani mengklaim, hanya ada 7 persen Anggota DPR yang duduk di Komisi VII bisa memahami persoalan sumber daya mineral dan sektor Minyak dan Gas (migas).
Padahal, kata dia, salah satu fungsi anggota DPR adalah sebagai pengawas kebijakan pemerintah.
"Adanya masalah sebenarnya juga karena kurang pahamnya seseorang terkait apa yang dilakukannya, parlemen juga begitu. Komisi VII yang mengerti masalah migas (minyak dan gas) hanya 7%,"kata Dewi dalam diskusi yang bertajuk 'Korupsi di Pusaran Migas' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat,Sabtu (6/9/2014).
Menurutnya, hal tersebut dapat dibuktikan dari sedikitnya anggota Komisi VII yang bisa berbicara saat membahas sesuatu terkait dengan sektor mineral dan migas tersebut. Padahal, sektor minyak dan gas membutuhkan pengawasan yang ketat. Namun, hal tersebut gagal karena banyaknya anggota DPR yang tidak memahami dengan pasti sektor yang akhir-akhir ini menjadi lumbung para mafia.
"Dengan pemahaman yang tidak merata, hal itu bisa menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan. Alhasil, sektor migas kerap menjadi bulan-bulanan permainan mafia Migas," tambahnya.
Selain lemahnya pengawasan dari parlemen, dia juga mangtakan bahwa sumber lain yang menyebabkan sektor ini sangat rawan dengan permainan adalah lemahnya pengawasan di tingkat eksekutor. Menurut dia, proses tender pengadaan migas terkesan tertutup.
