Suara.com - Guna mewujudkan visi dan misi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan sektor kelautan dan perikanan Indonesia sebagai poros maritim dunia, hari ini Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan pertemuan dengan beberapa pengusaha.
Dalam pertemuan khusus dengan eksportir ikan dan asosiasi perikanan tersebut, Susi membahas tentang beberapa regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mendorong industri perikanan lebih produktif.
"Intinya, tadi kita ingin menjembatani apa saja yang menjadi permasalahan dalam memperjuangkan fiskal-fiskal yang memberatkan perusahaan, agar segera kita bisa selesaikan. Kalau moratorium, itu tetap jalan. Yang transhipment itu memang di Asia-Pasifik tidak boleh," ungkap Susi, seusai pertemuan di kantornya, Senin (4/5/2015).
Untuk soal transhipment, Susi menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan bakal memberi kelonggaran untuk sistem pengangkutannya.
"Misalnya dari fishing grown ke port, ini kita masih pertimbangkan aturannya. Karena transhipment ini sangat rawan dengan pengalihan-pengalihan ke tempat lain, dan kita akan mempertimbangkan aturan-aturannya," jelasnya.
Selain itu, Susi juga menjelaskan soal regulasi perikanan terbaru, seperti larangan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan, menangani praktik Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF), pembakaran dan penenggelaman kapal asing, termasuk soal pemulangan ABK korban perbudakan di Benjina.
"Saya ready untuk jadi bemper, agar industri perikanan lebih baik dan kelestarian lingkungan lebih terjaga. Untuk sustainability, saya go ahead. Intinya, kami telah sepakat membuat langkah-langkah yang produktif," pungkasnya.
TERPOPULER
