Suara.com - Menteri Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir menyebut target pemerintah memenuhi 35 ribu megawatt listrik sulit tercapai, bahkan sampai tahun 2025. Tapi, kata Nasir, ada alternatif untuk mencapainya, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Indonesia, katanya, memiliki banyak sekali bahan baku nuklir.
Menanggapi hal tersebut, Presiden ketiga B. J. Habibie mengatakan pembangunan PLTN sah-sah saja. Indonesia, katanya, sangat membutuhkan pasokan listrik yang besar, misalnya untuk transportasi dan pembangun industri.
"Boleh itu suatu ide yang tepat. Silakan, karena listrik itu menjadi kebutuhan dasar semua. Hal ini sah-sah saja jika semua studi kelayakannnya sudah dilakukan, lalu lokasinya sudah pas, itu tidak masalah," kata Habibie di kediamannnya, Jakarta, Minggu (24/5/2015).
Menurut Habibie masyarakat tidak perlu khawatir dengan tragedi ledakan PLTN di Jepang, Rusia, dan Perancis. Kasus itu, kata dia, terjadi karena kesalahan pembangunan yang tidak mempertimbangkan berbagai aspek.
"No. Tak usah takut dengan tragedi itu. Itu kan sebuah kecelakaan. Tapi ada yang selamat kan dalam tragedi itu. Kalau Indonesia mau bangun PLTN maka kuncinya adalah pengawasan, agar kejadian tersebut tidak menimpa Indonesia," kata dia.
Meski Habibie mendukung rencana Menristek, dia menekankan kepada pemerintah agar berhati-hati dan tidak lupa memperketat pengawasan PLTN.
"Itu bagus, namun pemerintah jangan lupa, kalau mau bangun PLTN kuncinya ada pengawasan dan seluruh studi kelayakan sudah dipenuhi, jadi masyarakat tak perlu resah dengan keberadaan PLTN," kata Habibie.
