Suara.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT) Marwan Jafar bingung ketika mengetahui anggaran kementeriannya pada 2016 dipangkas sebesar Rp1,8 triliun. Anggaran sebelumnya Rp9 triliun.
Pemotongan dilakukan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Padahal saat Kemendes menggelar rapat kerja dengan Komisi V DPR, anggaran Rp15 triliun dalam RAPBN 2016 sudah disetujui. Namun, saat ini anggarannya dipotong menjadi Rp7,2 triliun dari sebelumnya Rp9 triliun.
"Saya juga jadi bingung. Saya menilai ini memang belum ada sinkronisasi yang baik dan utung dari kementerian seperti Bappenas dan Kementerian keuangan. Katanya, pemotongan itu dilakukan untuk memprioritaskan kegiatan lain. Ini kan jadi bingung. Dulu Komisi V sudah setujui kenapa jadi berubah," ungkapnya dalam rapat Badan Anggaran di DPR, Jakarta, (8/9/2015).
Dengan adanya pemotongan anggaran tersebut, ia menilai nantinya akan mengganggu program-program Kementerian PDT yang sudah disusun olehnya.
"Contohnya, program mengentaskan 11-12 ribu desa yang sangat tertinggal. Karena ada kurang lebih 34 ribu desa tertinggal menurut data Podes 2015 itu jadi terkendala semua. Kita ada 9 program prioritas yang pasti akan terkendala," ungkapnya.
Belum lagi permintaan Presiden Joko Widodo untuk menyediakan 9 juta hektare lahan dan memobilisasi 3,5 juta kepala keluarga transmigrasi. "Ini akan mengalami kendala dan pengiritan anggaran secara signifikan karena pemotongan anggaran ini," tegasnya.
Marwan sangat berharap pagu anggaran indikatif yang saat ini dapat berubah. Hal ini dilakukan agar semua program prioritas Kementerian PDT dapat berjalan dengan maksimal dan mampu mensejahterakan masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal.
"Semoga ini anggarannya dapat berubah. Karena kan belum ketok palu juga. Jadi biar program kami jalan dengan baik dan tidak terkendala karena minimnya anggaran," tegasnya.
