Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan dana desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah harus mampu menggenjot pembangunan pedesaan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan Minggu-Selasa (10-12/1/2016) di Gedung JIExpo, Kemayoran, Jakarta.
Jokowi menegaskan bahwa dana desa menjadi instrumen yang strategis bagi pemerintah desa di seluruh Indonesia untuk melakukan pembangunan yang terencan di wilayahnya. "Saya berpesan agar pembangunan yang akan dilakukan di pedesaan dengan melibatkan partisipasi warga secara menyeluruh. Jangan diserahkan kepada kontraktor," kata Jokowi.
Dengan dilakukan proses pembangunan desa yang bersifat partisipatif, dana desa yang telah disalurkan ke desa-desa akan menjadi uang yang berputar kembali di wilayah pedesaan setempat. Dana desa tersebut tidak akan kembali ke Jakarta sebagaimana jika pembangunan melibtkan perusahaan kontraktor berskala nasional. "Ini penting untuk menghidupkan dan menggerakkan ekonomi riil kita di seluruh wilayah pelosok pedesaan di Indonesia," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, kenaikan total dana desa dari yang hanya Rp20,8 triliun triliun pada 2015 menjadi Rp47 triliun pada tahun 2016. Jokowi juga menjanjikan bahwa kenaikan jumlah dana desa akan terus naik di tahun depannya, bahkan bisa sampai ke angka Rp80 triliun. Menurutnya, hal itu memang diperlukan agar peredaran uang di desa semakin banyak.
