Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan revisi Daftar Negatif Investasi akan dimasukkan dalam paket deregulasi atau paket kebijakan ekonomi jilid IX yang akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
Saat ini, katanya, pemerintah tengah merevisi aturan dalam DNI. Sedikitnya ada sekitar 16-16 sektor investasi yang tengah digodok pemerintah. Nantinya, pengumuman DNI yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IX tidak akan langsung dibahas sekaligus, akan dibagi menjadi dua tahapan.
“Ini sedang dirumuskan dan direvisi. Revisi ini tidak diharapkan sekaligus selesai semua, bisa dalam dua putaran. Itu kan ada 17 sektor, mungkin di setiap putarannya bisa dikeluarkan delapan sektor terlebih dahulu. Karena ada beberapa hal yang perlu diteliti lagi,” kata Darmin saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2016).
Ia menjelaskan salah satu revisi DNI yang perlu diperhatikan adalah usulan DNI terkait pembukaan kepemilikan asing dalam rangka membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah, khususnya perdagangan elektronik (e-commerce) dan investasi di sektor ini harus terbuka dan jangan ditutup-tutupi.
"UMKM jangan dipakai alasan untuk perlindungan investasi. Atau sebetulnya industri obat dan farmasi, mana bisa UMKM masuk di situ. Kami harap jangan sampai UMKM jadi alasan untuk menutup atau membuka penanaman modal asing," kata dia.
Namun, ketika ditanya kapan pengumuman paket kebijakan ekonomi jilid IX akan diumumkan, pihaknya masih enggan untuk membeberkannya. Namun, dia memastikan revisi DNI akan masuk dalam paket kebijakan ekonomi dan pengumumannya akan dilakukan secara bertahap.
“Kalau itu saya belum bisa jawab kapannya. Tapi yang pasti ini (DNI) masuk dalam paket kebijakan saja,” kata Darmin.
