Suara.com - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) berpendapat kredit usaha rakyat (KUR) seharusnya tidak hanya memberikan atau mengucurkan dana untuk usaha mikro dan kecil, tetapi harusnya memberikan bantuan lain seperti bahan baku dan pemasaran produknya.
Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno usai acara Apresiasi APPI di Jakarta, Selasa (26/1/2016), mengatakan pemerintah dan perusahaan-perusahaan pembayaran penyalur KUR harus mencari cara bagaimana usaha kecil rakyat itu bisa bertahan, bukan hanya berkembang.
"Kalau hanya memberikan dana KUR saja memang cepat prosesnya, tetapi 'kan perlu sebuah ekosistem bisnis agar usaha tersebut dapat bertahan dan mereka bisa mengembalikan dana pinjamannya," ujar Suwandi.
Dia menceritakan sedikit pengalaman APPI ketika melakukan tinajaun ke pengrajin jaket kulit di daerah Garut, Jawa Barat, yang ternyata justru bingung ketika diberikan uang segar untuk usahanya.
Alih-alih uang, pengrajin meminta penyediaan bahan baku dan pasar yang untuk menjual produk-produknya.
"Kami akhirnya membuatkan koperasi dan membantu pemasaran produk sampai ke Hong Kong," tutur Suwandi.
APPI sendiri sudah dilibatkan pemerintah dalam penyaluran dana KUR.
Menurut Suwandi, pihaknya mendapatkan satu persen dari total KUR Rp100 triliun dan berhak menyalurkan maksimal Rp25 juta per unit usaha.
Menurut Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edy Setiadi, masuknya perusahaan pembiayaan nonbank ikut ke dalam penyaluran KUR merupakan bentuk kepercayaan pemerintah.
"Untuk perusahaan 'multifinance' akan dimulai dari KUR retail dulu. Namun memang tidak seperti di perbankan yang targetnya besar, untuk perusahaan pembiayaan nonbank ditarget hanya Rp1,2 triliun," ujar Edy.
Dia menambahkan, keterlibatan perusahaan pembiayaan nonbank dalam penyaluran KUR merupakan hal yang baik untuk daerah-daerah yang belum terlayani oleh kantor cabang bank-bank konvensional. (Antara)
