Pemerintah Bebaskan Bunga KUR ke Korban Bencana Gempa NTT

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kalau Pemerintah memberikan relaksasi kredit untuk para korban bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menko Perekonomian menyebut kalau kebijakan ini berupa relaksasi suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi nol persen bagi debitur terdampak gempa NTT yang berlaku mulai tahun depan.

"Suku bunga margin tahun depan untuk KUR di NTT itu sebesar 0 persen di tahun 2027," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Airlangga menyebut kalau kebijakan ini merupakan bagian dari relaksasi untuk korban gempa NTT, yang mana tahun ini Pemerintah sudah melakukan restrukturisasi. Ini juga berlaku pada 2028 yang mana bunga KUR menjadi 3 persen.

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menambahkan fasilitas restrukturisasi tersebut dapat diberikan hingga tiga tahun dan mencakup delapan kabupaten terdampak di provinsi NTT.

“Kami memberikan restrukturisasi di NTT tersebut untuk mereka yang terdampak dengan bencana sampai dengan tiga tahun. Itu di 8 kabupaten di NTT ,” ujar perempuan yang akrab disapa Kiki di sesi terpisah.

Sebelumnya Menko Airlangga mengumumkan kalau Pemerintah sedang menyiapkan program kredit murah dengan total dana Rp 394 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Hal ini disampaikan Menko Perekonomian usai rapat koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat yang dihadiri Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, hingga Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait di Kantor Kemenko Perekonomian.

"Tadi kita tetapkan program untuk di tahun 2027, di mana tahun 2027 kita tetapkan target KUR (kredit) totalnya sebesar Rp 394 triliun," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Airlangga merinci, program itu mencakup Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 325 triliun, KUR Pertanian Rp1,4 triliun, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp 600 miliar, Kredit Program Perumahan (KPP) Rp 30 triliun, dan Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp 30 triliun.

Khusus untuk KPP, Menko Airlangga mengatakan kalau Pemerintah bisa meningkatkan anggaran pada semester II 2027.

Lebih lanjut Pemerintah juga menyoroti skema penyaluran KUR yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual maupun nelayan.

"Tadi juga dibahas terkait dengan KUR untuk intellectual property, hak kekayaan intelektual, dan juga terkait dengan kredit untuk nelayan yang tentunya harapannya bisa ditingkatkan penggunaannya," jelas Airlangga.