Minyak Goreng Curah Bakal Dilarang, Ini Reaksi Pengusaha Kecil

Suara.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Barat (Sumbar), menilai Pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.21/M-DAG/PER/3/2015 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan pada April 2016 belum tepat, karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan minyak curah.

Kadin Sumbar menyebut, tak semua hasil produksi kelapa sawit diekspor. Sebagian dijual petani pada perusahaan lokal untuk diolah menjadi minyak curah.

"Jika dilakukan pembatasan seperti isi Permendag itu, tentu akan berpengaruh pada petani dan perusahaan yang memproduksi minyak curah," kata Ketua Kadin Sumbar, Asnawi Bahar di Padang, Selasa.

Ia mengatakan, untuk sebagian daerah di Indonesia, implementasi aturan itu mungkin sudah cocok. Tetapi, kondisi daerah di Indonesia tidak sama, sehingga perlakuannya perlu disesuaikan.
Seharusnya, katanya, pemerintah turun untuk meninjau langsung kondisi masing-masing daerah dan tidak menyamaratakan semua daerah.

Ia yakin, untuk Sumbar, masih banyak masyarakat yang membutuhkan komoditi minyak curah.

Permendag No.21/2015 tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan menyatakan, mulai 1 April 2016, minyak goreng curah yang berbahan baku kelapa sawit, tidak boleh lagi dijual di pasaran. Perusahaan sebagai produsen, diwajibkan untuk memproduksi minyak goreng dengan kemasan sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindusterian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar, Zaimar mengatakan aturan itu telah diterima dan diedarkan pada kabupaten dan kota sejak September 2015, agar disosialisasikan.

Menurutnya, alasan Kemendag menerapkan aturan itu untuk menjamin kebersihan dari produk minyak goreng. Pasalnya, selama ini minyak curah, tempat dan cara penyimpanan masih belum memenuhi syarat kesehatan.

Selain minyak curah berbahan baku sawit, Permedag ini juga mengatur tentang minyak curah berbahan baku nabati lainnya seperti minyak curah dari kelapa. Untuk jenis tersebut, aturan akan diberlakukan pada 1 Januari 2017.

Sementara untuk usaha minyak goreng curah skala rumahan, pemberlakukan larangan tersebut akan dimulai pada tahun 2018. (Antara)