Suara.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta proyek "light rail transi/LRTt" atau kereta api ringan dibiayai oleh pemerintah pusat, dalam hal ini, Kementerian Perhubungan melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN).
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan saat ditemui di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (12/2/2016) mengaku pihaknya khawatir swasta tidak sanggup membiayai proyek tersebut.
"Kita bicarakan juga LRT Bandung Raya, kita cenderung dibiayai APBN," ucapnya.
Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher itu mengatakan biaya yang digelontorkan sangat tinggi, sehingga dikhawaitirkan berdampak pada tarif yang tidak terjangkau oleh masyarakat.
"Hitung-hitungannya hanya bisnis karena swasta ingin untung, wajar sebetulnya, tapi nantinya yang dibebani adalah masyarakat karena tarif yang tinggi," ujarnya.
Ia juga berkaca pada proyek LRT Jakarta yang dibiayai separuh APBN dan separuh APBD.
"Kalau mahal 'kan lucu, LRT Jakarta murah, LRT Jawa Barat mahal, kalau pakai APBN pasti lebih murah," tuturnya.
Aher mengaku belum menentukan nilai yang diajukan untuk dibiayai pemerintah mengingat timnya baru dibentuk.
Pembangunan LRT Bandung Raya direncanakan akan terdiri dari delapan trase dengan 14 stasiun utama.
Delapan trase tersebut, di antaranya Leuwipanjang-Jatinangor, Leuwipanjang-Padalarang, Leuwipanjang-Soreang, Gedebage-Majalaya, Dago-Leuwipanjang, Cibeureum-Gedebage, Martadinata-Majalaya dan Dago-Pasirluyu.
Sementara itu, 14 stasiun utama, terdiri dari Padalarang, Bundaran Cibeureum, Leuwipanjang, Soreang, Banjaran, Majalaya, Tanjungsari, Jatinangor, Gedebage, Martadinata, Terminal Dago, Ciumbuleuit, Babakan Siliwangi dan Pasirluyu.
Proyek tersebut ditujukan mengurangi kemacetan Kota Bandung dan mendukung konektivitas di Kota Kembang tersebut. (Antara)
