Suara.com - President Indonesia Institute For Maritime Studies, Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Pemerintah untuk mempertimbangkan aspek pertahanan dalam pengembangan proyek gas Blok Masela di Maluku.
Sebab Presiden Joko Widodo pada Rabu (23/3/2016) lalu telah memutuskan skenario pengembangan Blok Masela dilakukan di darat atau off shore.
"Saya melihat dan menekankan Blok Masela itu harus dilihat dari aspek pertahanan juga," kata Connie usai pertemuan Forum Doktor Ilmu Politik-Universitas Indonesia (FDIP-UI) dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/3).
Sekjen FDIP-UI ini menjelaskan, aspek pertahanan itu dapat dilihat dari beragam perspektif, misalnya efek deterrence atau strategi untuk mencegah terjadinya konflik dengan meminimalisir sengketa dengan negara tetang seperti Australia akibat pembangunan Blok Masela.
"Misalnya dengan Australia, karena mengingat sebenarnya Masela dan Barossa (blok milik Australia) itu satu palung. Tadinya, saya berargumentasi efek kehadiran Masela jika di laut akan membuat efek deterrence yang lebih besar," ujar dia.
Namun, lanjut dia, Jokowi menyampaikan bahwa keputusan Blok Masela di darat mengutamakan kepentingan rakyat. Jokowi pun, kata Connie, sudah terun ke lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat sebelum memutuskan Blok Masela yang akhirnya di darat tersebut.
"Inilah bedayang Presiden, beliau langsung turun ke rakyat. Beliau menanyakan kenapa mau di darat, mereka (masyarakat) jawab, kami bisa urus pasir, bata dan sebagainya," ujar dia.
Connie mengaku Jokowi sebelumnya juga sempat berkonsultasi dengan dirinya terkait memutuskan pembangunan Blok Masela.
"yang harus ditekankan sekarang adalah bagaimana ke depan memajukan atau membangun strategi pertahanan negara supaya Blok Masela menjadi objek vital dan terjaga dengan baik," tandas dia.
