Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengaku akan segera menindaklanjuti keputusan Presiden Joko Widodo terkait pengembangan Blok Masela yang menggunakan skema pmebangunan kilang di darat (onshore).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pun mengaku telah mengajak PT Pertamina (Persero) bertemu dengan kontraktor migas di Blok Masela yakni Inpex dan Shell untuk memegang pasar domestik.
"Sehari sebelum keputusan Presiden, kami juga telah mengadakan pertemuan antara Dirut Pertamina dengan Inpex dan Shell. Tapi pertemuannya baru informal. Biar bagaimana pun Inpex dan Shell butuh pasar domestik, makanya kita ingin Pertamina masuk yang pegang domestik," kata Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (24/3/2016).
Terkait pembangunan kilang, pihaknya belum mengetahui akan dibangun dimana dan belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait hal tersebut.
"Development fund juga belum dibahas karena pembahasan baru bisa dilakukan setelah ada perhitungan awal biaya dan keekonomian. Presiden juga masih menunggu perhitungan biaya dari Inpex dan Shell," ungkapnya.
Suara.com - Keputusan Presiden Jokowi memilih skema onshore memiliki alasan yang kuat. Jokowi mengaku dirinya mendengar banyak pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Ia mempertimbangkan bahwa proyek Blok Masela merupakan proyek jangka panjang yang bernilai ratusan triliun rupiah. "Tidak hanya setahun, dua tahun, 10 tahun, atau 15 tahun. Tapi proyek sangat panjang, menyangkut ratusan triliun rupiah," ucapnya.
Menurut Jokowi, alasan pertama skema onshore dipilih karena pemerintah menginginkan pembangunan ekonomi daerah dan nasional ikut meningkat dengan pembangunan Blok Masela. Skema onshore juga dinilai dapat memicu pembangunan wilayah Maluku dan sekitarnya. "Pembangunan wilayah regional development juga kita ingin agar juga terkena dampak dari pembangunan besar, proyek Masela ini," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
