Suara.com - Pengusaha lokal didorong untuk dapat terlibat sebesar-besarnya dalam pengembangan blok Masela sehingga warga setempat benar-benar mendapatkan manfaat yang optimal. Pernyataan ini dikemukakan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia.
"Apakah pengusaha lokal jadi pemasok, subkontraktor, atau pengerjaan jasa apapun, pengusaha lokal dilibatkan. Pengusaha lokal jangan jadi penonton di daerahnya sendiri," kata Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (25/3/2016).
Menurut dia, dampak turunan dari pengelolaan Blok Masela akan sangat besar sehingga diperkirakan bakal berpengaruh kepada ekonomi daerah yang akan menggeliat serta industri nasional yang diperkuat serta banyak pemasukan bagi negara.
Bahlil mengatakan, pihaknya tidak menduga Presiden mengambil keputusan sangat cepat soal Masela karena diperkirakan keputusan baru akan diambil setelah tahun 2018 atau bahkal lebih dari itu.
"Hipmi mengapresiasi dari sisi waktu pengambilan keputusan dan isi putusan itu sendiri. Sebab perdebatan soal Blok Masela sudah 15 tahun usianya," kata Ketua Umum Hipmi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menegaskan pihak yang paling diuntungkan dari keputusan pembangunan kilang Blok Masela di darat adalah rakyat Indonesia.
"Alhamdulillah yang paling diuntungkan dari semua ini adalah rakyat Indonesia," kata Rizal di sela-sela pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (24/3).
Menurut Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu skema pembangunan kilang di darat (on shore) yang direkomendasikannya akan lebih menguntungkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said akan melaksanakan keputusan Presiden RI Joko Widodo terkait dengan pengembangan Lapangan Abadi Blok Migas Masela di darat.
Sudirman dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (24/3/2016), mengatakan bahwa pihaknya telah merumuskan langkah-langkah sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden tersebut.
"Sebagaimana diketahui berbagai informasi dan masukan telah disampaikan kepada Presiden. Presiden telah menggali seluruh aspek, termasuk aspek pembangunan daerah, nasional, dan kewilayahan. Kita bersyukur Presiden telah mengambil keputusan. Keputusannya adalah pengembangan Blok Migas Masela dibangun di darat (dengan metode on shore)," katanya.
Presiden Jokowi sempat menunda mengambil keputusan terkait Blok Masela pada 2018. Namun setelah SKK Migas menyatakan Inpex dan Shell akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat tak adanya kepastian keberlanjutan pembangunan kilang di Blok Masela, Jokowi akhirnya memutuskan pembangunan kilang dilakukan dengan skema onshore. (Antara)
