Suara.com - Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasional Demokrat Ahmad Sahroni mengatakan proses pembahasan RUU tentang Pengampunan Pajak di DPR masih panjang.
Menurutnya, tidak bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk menambal kekurangan anggaran. Saat ini, Komisi XI baru menyelesaikan tahapan rapat dengar pendapat dengan beberapa stakeholder dan juga para analis ekonomi.
"Masih sangat jauh. Fraksi saja belum mengusulkan daftar isian masalahnya. Belum nanti tahapan-tahapannya, masih sangat panjang,” katanya, Senin (9/5/2016).
Itu sebabnya, dia mengimbau pemerintah untuk mencari sumber pendanaan lain untuk membiayai proyek-proyek fisik selagi tax amnesty belum bisa diterapkan tahun ini.
Hal ini perlu menjadi prioritas karena di saat kondisi ekonomi yang sedang melambat, hanya pengeluaran pemerintahlah yang bisa menggairahkan perekonomian.
“Instrumennya bisa dengan menerbitkan surat utang negara atau memaksimalkan pinjaman dari China Development Bank yang kemarin menawarkan pinjaman lunak untuk bank-bank BUMN. Pinjamann itu kan sebenarnya untuk kredit infrastruktur. Optimalkan saja,” katanya.
