Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pemerintah mendorong berbagai pihak dalam penyediaan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Basuki, MBR yang dimaksud bukanlah hanya masyarakat miskin, melainkan juga keluarga muda yang memiliki pendapatan kisaran sampai 7 juta rupiah. “MBR bukan berarti miskin tapi juga keluarga muda yang gajinya Rp 4 juta sampai Rp 7 juta,” kata Basuki dalam keterangan tertulis, Senin (22/8/2016).
Ia menyatakan akan terus mendorong penyediaan rumah untuk MBR tersebut melalui kebijakan yang memberikan kemudahan-kemudahan untuk memiliki rumah, seperti pembebasan PPN, bantuan uang muka sebesar Rp 4 juta. “Termasuk PSU-nya (prasarana, sarana dan utilitas umum), misalnya di sini akan dibangun embung, ya nanti itu APBN, untuk persampahan kita akan juga bantu,” ujarnya.
Basuki mengatakan tantangan dalam penyediaan rumah baru layak huni dan terjangkau masih cukup berat. Berdasarkan data BPS, pada 2015 backlogkepemilikan rumah secara nasional mencapai 11,4 juta unit. Untuk itu ia akan terus mendorong gerakan Program Pembangunan Sejuta Rumah (P2SR), karena menurutnya dapat memberikan efek ekonomi yang luas.
“Karena dengan adanya pembangunan perumahan ini, banyak sekali industri yang terkait, baik pada saat pembangunannya maupun pada saat penghuniannya. Kalau dari segi penghuniannya kita lihat tadi keluarga-keluarga muda pasti mereka akan butuh rice cooker setelah menghuni, pasti mereka butuh rak piring, piring, sendok, garpu, gelas, furniture dan lainnya,” tutur Basuki.
Sementara dalam proses pembangunannya, menurut Basuki juga banyak sekali melibatkan berbagai industri, khususnya terkait industri yang memproduksi bahan bangunan. “Berdasarkan survei tidak kurang dari 150 industri pendukung, seperti pasir, batu bata, semen, paku, papan sehingga banyak sekali industri yang ikut bergerak dalam pembangunan perumahan ini,” katanya.
