Progres pembangunan fisik Jembatan Holtekamp di Kota Jayapura, Provinsi Papua sepanjang 732 meter saat ini telah mencapai 39,34 persen. Capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditentukan yaitu 29,20 persen.
Kepala Balai Jembatan Wilayah X Papua, Osman H Marbun di Sorong, Sabtu lalu (3/9/2016) mengatakan pendanaan pembangunan Jembatan Holtekamp terdiri dari tiga sumber pendanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Jembatan Utama, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua untuk Jembatan Pendekat Arah Holtekamp dan menggunakan APBD II dari Kotamadya Jayapura untuk pembangunan Jalan Pendekat dan pembebasan lahan dengan total biaya Rp 1,7 Triliun.
"Bentang tengah oleh APBN, jembatan pendekat oleh APBD dan jalan akses oleh APBD kotamadya,” ujar Osman dalam keterangan tertulis, Selasa (6/9/2016).
Dana APBN untuk pembangunan jembatan utama sepanjang 400 meter, sementara untuk dana dari APBD Provinsi Papua dan Kota Jayapura digunakan untuk pembangunan jembatan pendekat sepanjang 332 meter yang terdiri dari 33 meter jembatan pendekat arah Hamadi dan 299 meter arah Holtekamp.
Jembatan Holtekamp dengan lebar 21 meter ini dibangun diatas Teluk Youtefa untuk mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari Jayapura ke Muara Tami. Oesman menambahkan, pembangunan jembatan ini mempunyai tingkat kesulitan serta resiko yang tinggi dan ditargetkan akan selesai pada 2018.
Menurutnya, keberadaan Jembatan Holtekamp ini memiliki nilai strategis dan kontribusi positif, antara lain sebagai solusi terhadap kepadatan kawasan perkotaan, permukiman, dan kegiatan perekonomian di dalam kota Jayapura. Kemudian sebagai peningkatan hubungan perekonomian antara Republik Indonesia (RI) dan Papua New Guinea (PNG) yang selama ini telah berjalan melalui Pos Lintas Batas Negara di Skouw.
Nilai strategis lainnya yaitu terintegrasinya pengembangan potensi pariwisata yang cukup besar di sepanjang trase jalan diantaranya tempat-tempat pariwisata Pantai Hamadi, Teluk Youtefa, Pantai Holtekam, dan Pintu Perbatasan RI-PNG.
Kehadiran jembatan ini juga mempersingkat waktu tempuh dari kota Jayapura menuju Pos Lintas Batas Negara di Skouw, Distrik Muara Tami yang menjadi wilayah perbatasan RI-PNG. “Dari kawasan pemerintahan (Jayapura) ke Muara Tami jaraknya 50 kilometer dengan waktu tempuh 2,5 jam karena harus memutar teluk, jika ada jembatan ini, jaraknya bisa dipangkas jadi hanya 33 kilometer, dengan waktu tempuh hanya 1,5 jam,” katanya.
Kontraktor Konsorsium yang menangani jembatan ini adalah PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Hutama Karya, dan PT Nindya Karya. Material pembangunan jembatan ini sebagian diambil dari Bitung seperti batu pecah. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan mutu beton K500 yang membutuhkan keausan (tingkat kehancurannya) tidak boleh lebih dari 20 persen. “Batu yang ada di Jayapura ini tidak memungkinkan, makanya kita membutuhkan dan mengambil dari Bitung, sedangkan pasirnya diambil dari sini (Papua),” tuturnya.
