Suara.com - Di usianya yang ke-45 tahun, tepat pada 29 November 2016, Korpri bertekad lebih membumi. Tekad itu didasarkan pada semangat yang tulus, agar keberadaannya semakin dirasakan manfaatnya oleh anggota.
Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN), Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, gerakan membumikan Korpri bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota. Itu pula sebabnya, jajaran DPKN terus berupaya mencari sumber-sumber pembiayaan yang inovatif dan tidak membebani negara.
Ikhtiar untuk menjadi organisasi yang mandiri menjadi niscaya bagi Dewan Pengurus Korpri Nasional, sebab sejak 1999, Korpri tidak lagi memungut iuran dari anggota.
"Kalau ada kepengurusan Korpri yang mengutip pungutan dari anggota, itu kebijakan pengurus di tingkatan masing-masing. Tidak ada yang terkirim ke DPKN," Zudan menegaskan.
Baginya, HUT ke-45 Korpri bukan perayaan biasa. Selain mengingatkan pada deklarasi Kemerdekaan RI pada 1945, upacara HUT Korpri tahun ini bakal mencatatkan tonggak bersejarah kemandirian Korpri.
Perayaan HUT Korpri Akan Dihadiri Presiden Jokowi
Salah satu wujud nyata upaya Korpri membangun kemandirian adalah dengan membuat aplikasi toko online Korpri (TOK) atau “Tok-tok”.
Zudan menyatakan, aplikasi Toktok akan diluncurkan tepat pada perayaan HUT Korpri ke-45 yang dipusatkan di Monas, Jakarta, pada 29 November 2016.
Upacara peringatan HUT Korpri tersebut akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, yang sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara. Selesai upacara, presiden dijadwalkan akan meresmikan langsung dengan melakukan pembelian perdana melalui aplikasi Toktok.
Toktok merupakan pasar online pertama khusus untuk anggota Korpri. Inilah salah satu gerakan masif pegawai negeri sipil (PNS), atau kini dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN) di bidang ekonomi.
"Melalui Toktok, para UKM yang mau berjualan boleh bergabung. Nanti mereka akan berhubungan dengan manajemen toko online Korpri, sehingga Korpri bisa menggerakkan ekonomi PNS yang beranggotakan sekitar 4,5 juta orang lewat aplikasi ini," kata Zudan menerangkan.
Korpri di tangan Zudan juga terus menorehkan beberapa program kerja dan kegiatan yang sangat beragam, yang dapat menampung aspirasi semua anggota Korpri.
Hal lain yang menarik, mulai Januari 2017, dalam rangka pembinaan rohani anggotanya, DPKN akan meluncurkan program “Umrah Bareng Korpri” (UBK).
"Pada Januari 2017, Korpri mendapat kuota umrah sebanyak 1.000 calon jamaah melalui program UBK. Kuota ini akan dibagi rata di semua level kepengurusan Korpri di pusat dan daerah," ujarnya antusias.
Syaratnya, pertama, terang Zudan, PNS yang berminat harus mendaftar. "Kalau tidak mendaftar, tidak akan berangkat. Kedua, di Makkah dan Madinah harus memakai seragam Korpri lengan panjang. Ibadahnya harus pakai baju seragam Korpri," katanya serius.
Lantas bagaimana skema pembayarannya? "Bayarnya setelah pulang umrah. Biasanya kan, bayar dulu baru berangkat, ini setelah berangkat baru bayar."
Cara pembayaran pun bisa secara tunai atau diangsur. Agar anggota Korpri bisa meraih program langka ini pada kesempatan pertama, Zudan mendorong semua level kepengurusan Korpri segera mengumumkannya kepada para anggota di lingkungannya masing-masing.
TERPOPULER
