Menkeu: Infrastruktur Memadai Bisa Pulihkan Perekonomian

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada Selasa (8/11/2016), menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang memadai dan lebih baik dipastikan mampu memulihkan perekonomian suatu negara.

"Kami percaya bahwa infrastruktur yang lebih baik di wilayah ini akan memberikan akses yang lebih mudah ke pasar global, dan memberikan lebih banyak kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan kekayaan kita dengan baik," kata Menkeu dalam keterangan tertulis, saat menjadi Keynote Speech pada acara ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum yang diadakan bersamaan dengan Indonesia Infrastructure Week 2016 di Hotel Shangrilla Jakarta.

Menkeu mengatakan, saat ini negara-negara di ASEAN dan di dunia sedang menghadapi situasi ekonomi global yang menurun. Penurunan aktivitas ekonomi global, menjadi latar belakang pentingnya infrastruktur dan peran pemerintah dalam investasi infrastruktur guna membantu memulihkan perekonomian, imbuh Sri Mulyani.

Di sisi lain, katanya, pertumbuhan ekonomi yang ada belum dapat dinikmati secara adil dan merata oleh semua orang.

"Sebagian karena akses yang tidak merata terhadap pelayanan dasar seperti sanitasi, perawatan kesehatan, dan pekerjaan yang baik. Semua ini dipengaruhi oleh kualitas dan ketersediaan infrastruktur," lanjut Menkeu.

Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk berinvestasi lebih agresif dalam bidang infrastruktur di tahun-tahun mendatang, jelas dia.

Tahun ini saja, menurut Sri Mulyani, sebanyak Rp317,1 triliun dari anggaran pemerintah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, angka itu naik sekitar 78 persen dibandingkan tahun 2014.

Menkeu berharap, kemajuan perkembangan infrastruktur Indonesia sejalan dengan perkembangan agenda infrastruktur lainnya di kawasan ASEAN.

"Adalah hal yang sangat menggembirakan untuk melihat program investasi berjalan dengan baik untuk mencari cara menghubungkan antar daerah dan mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi melalui kerjasama lintas negara," kata Menkeu. (Antara)