Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri mengapresiasi keberhasilan Pemerintahan Joko Widodo yang sukses menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty dengan nilai tebusan Rp98 triliun hingga saat ini. Namun sayangnya, ada yang harus diperhatikan meski tax amnesty ini diklaim berhasil,tetapi penerimaan pajak rutin masih jauh dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Kita harus hati-hati. Memang kalau dilihat tax amnesty ini sangat fantastis nilai tebusannya. Tapi , kalau dihitung lagi pertumbuhan penerimaan pajak sudah termasuk tax amnesty hanya 0,48 persen dan cenderung stagnan,” kata Chatib di UOB Indonesia Economic Outlook 2017 di Grand Ballroom, Jakarta Pusar, Rabu (16/11/2016).
Ia pun menjelaskan, penerimaan pajak hingga Oktober ini sudah termasuk tax amnesty sebesar Rp 870,95 triliun. Sementara tanpa tax amnesty Rp 768,96 triliun, itu artinya pertumbuhan penerimaan hanya 0,48 persen. Chatib mengatakan, rendahnya pemerintah menawarkan dua tarif pajak yang berbeda.
“Pertama kan 25 persen. Keduanya 2 persen yang tarif tebusan di Tax Amnesty. Jelas masyarakat memilih yang 2 persen, tapi ternyata pemerintah kehilangan pajak yang 25 persen. Itu karena arbitrase kepintaran Wajib Pajak hindari pajak 25 persen. Ini ada problem karena ruang fiskal jadi terbatas, makanya Sri Mulyani memotong anggaran belanja," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti nilai deklarasi yang mencapai Rp4 ribu triliun. Namun, deklarasi ini tidak semuanya bisa dipajaki lantaran tarifnya yang terlalu rendah. Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mewaspadai tax amnesty ini jangan sampai penerimaan negara di tahun 2017 mendatang justru mengalami penurunan.
